Kasus Chaerul Amir Akan Dilaporkan ke Pidsus untuk Tindakan Pro Justitia? 

HEADLINE HUKRIM

Dicopot dari Jabatan Sesjamdatun

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Akhirnya, Dr. Chaerul Amir,  SH, MH dicopot dari jabatan sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Sesjamdatun). 

Dengan demikian berakhir sudah rumours soal adanya dugaan Mafia Kasus dalam penanganan perkara, di Surabaya terkait pengalihan status tahanan seorang tersangka. Saat itu,  Chaerul menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Sesjampidum).

“Terlapor CA, terbukti melanggar disiplin pegawai negeri sipil, dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan,” kata Kapuspenkum Leonard EE. Simanjuntak, di Kejaksaan Agung,  Jumat (30/4).

Namun demikian, muncul aneka spekukasi di media tentang kemungkinan perkara ini akan dilaporkan ke Pidsus (Pidana Khusus) untuk dituntaskan hingga ke pengadilan masih menjadi tanda tanya besar.

Hanya saja, sebelum ini Jaksa Pinangki yang terbukti melanggar kode etik jaksa, karena menjanjikan bisa membantu buronan Joko S. Kemudian Tjandra juga status pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan ditingkatkan ke inspeksi kasus dan dicopot dari jabatannya.

Terakhir, kasusnya diserahkan ke Pidsus hingga diberkas dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan divonis 4,5 tahun.

WAJA

Pencopotan Mantan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan pada Pidsus tertuang dalam surat No: KEP-IV-27/B/WJA/04/2021 tanggal 27 April 2021.

Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung memuat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa “Pembebasan dari Jabatan Struktural”

Dasar pencopotan, karena terbukti melanggar Pasal 7 Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Leonard, dengan keputusan tersebut, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengemban jabatan apapun di Kejaksaan,  hingga dua tahun ke depan.

“Baru setelah dua tahunn paska diterbitkan SK Pemberhentian dari jabatan Sesjamdatun, yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural. Dengan catatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung,” pungkasnya.

Tindakan keras ini membuktikan janji Jaksa Agung ST. Burhanuddin dalam berbagai kesempatan bahwa dirinya akan membina oknum jaksa-jaksa nakal.

“Jika tidak bisa dibina, maka “dibinasakan” (dicopot dan dipidanakan, Red) saja,” ujarnya beberapa waktu setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung, November 2019.

Selain itu,  sebagai upaya meraih Trust dari Publik, Jaksa Agung beberapa waktu lalu membentuk Satgas 53 sebagai bentuk keseriusan membenahi Kejaksaan. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *