Tak Setuju Posisi Dewan Pengarah BRIN, Mulyanto: Tolak Politisasi Lembaga Ilmiah

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak pembentukan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dijabat ex-officio oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Mulyanto, pembentukan dewan pengarah itu tidak tepat karena secara de jure tidak ada dasar hukumnya.

“Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Memang ada dalam RUU HIP. Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” jelas Mulyanto kepada para awak media, Sabtu (1/5/2021).

Mulyanto mengatakan, dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN dan Kepres No. 103/2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan.

“Dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah,” ungkap Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Secara substansial Mulyanto menegaskan, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari BPIP.

“Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal,” ujar Mulyanto.

Kalau dicari-cari, lanjut Mulyanto, mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi.

“Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri,” kata Sesmen Kemenristek era Presiden SBY ini.

Sebagai mantan peneliti, Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait wacana politisasi ristek ini.

“Sebaiknya lembaga litbang ini tidak dipolitisasi. BRIN adalah lembaga ilmiah biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis,” jelas Mulyanto.

Mulyanto menilai, tugas BRIN yang ada sudah berat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU. No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek.

“Yakni melaksanakan litbangjirap (penelitian-pengembangan-pengkajian dan penerapan) iptek yang terintegrasi dari invensi sampai inovasi,” beber Doktor Nuklir alumnus Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Mulyanto pun meminta pemerintah segera memperjelas bentuk organisasi BRIN apakah akan dikategorikan sebagai LPNK atau LNS, karena di dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai LPNK.

“Berbeda halnya dengan BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, dan lain-lain yang disebutkan secara definitif dalam Perpres pembentukannya,” ungkap Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, sesuai UU di Indonesia hanya dikenal 3 bentuk lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktur (LNS).

“Kalau BRIN diarahkan menjadi LNS maka sangat disayangkan karena ini makin mengkerdilkan lembaga riset dan teknologi nasional. Setelah sebelumnya Kemenristek dilebur ke dalam Kemendikbud,” terang Mulyanto.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Banten 3 ini menerangkan, kalau BRIN ditegaskan sebagai LPNK, maka Kepala BRIN adalah Jabatan Pimpinan Tingkat Utama (JPTU), yang harus ditetapkan mengikuti mekanisme open biding.

“Namun sayangnya kemarin langsung ditunjuk dan dilantik oleh Presiden tanpa melalui proses open biding,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *