Peringati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Bamsoet: Harus Lindungi Pers Sebagai Pilar Ke-4 Demokrasi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: World Press Freedom Day merupakan acara tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei setiap tahunnya. Di tahun 2021 ini, Hari Kebebasan Pers Sedunia bertema ‘Informasi sebagai Barang Publik’.

Merespons hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengucapkan selamat merayakan Hari Kebebasan Pers sedunia, dan meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap media sebagaimana Pasal 28 F UUD NRI 1945 menyatakan, kebebasan pers merupakan hak asasi.

“Namun demikian kebebasan pers tetap harus memperhatikan etika dan keseimbangan isi berita, mengingat pers merupakan salah satu pilar demokrasi,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet itu kepada para awak media, Senin (3/5/2021).

Bamsoet menghimbau kepada seluruh insan pers, dalam menyampaikan sebuah informasi, hendaknya harus terverifikasi terlebih dahulu, serta harus ada cek ulang konten informasi.

“Hal ini agar berita yang dihasilkan nantinya tidak menimbulkan misinformasi ataupun pemberitaan hoax di media massa, dikarenakan pentingnya memahami dan menghargai suatu informasi sebagai barang publik,” jelas Waketum Partai Golkar ini.

Bamsoet pun meminta pemerintah memperhatikan dan mendukung peran penting jurnalis yang bebas dan profesional dalam memproduksi dan menyebarkan suatu informasi, serta memberikan edukasi kepada pers agar dapat menangani misinformasi dari konten-konten berbahaya ataupun konten-konten hoax.

“Hal ini dikarenakan peran pers juga untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan hidup bangsa,” terang Ketua Umum IMI ini.

Bamsoet juga mengingatkan agar pers dapat mendalami tiga fokus utama dalam World Press Freedom Day 2021 yaitu langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan ekonomi media berita, mekanisme untuk memastikan transparansi perusahaan internet, dan peningkatan kapasitas Literasi Media dan Informasi.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Jateng 7 ini meminta pemerintah memperkuat perlindungan kepada jurnalis, dengan tetap melaksanakan revisi terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

“Hal ini tentunya bertujuan agar jurnalis mendapatkan kepastian keamanan dalam menjalankan tugas,” pungkas Bamsoet. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *