Sesuai Prosedur, Kuasa Hukum: STIH Painan Legal Tidak Bermasalah

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah  mengajukan Universitas Painan untuk mengembangkan kampusnya, melalui ijin baru. Hal tersebut guna mengklarifikasi tersebarnya pemberitaan di media pada Kamis (29/4/2021) lalu

mengenai Surat Keputusa (SK) Palsu Universitas Painan tersebut.

Kuasa hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sabaruddin mengatakan, dalam pengajuan SK baru itu, telah ditempuh pihaknya sesuai dengan prosedural.

“Mulai dari kelengkapan surat ijin yayasan, maupun surat lain yang menunjang terbitnya SK tersebut,” kata kata Sabaruddin, saat memberikan klarifikasi kepada awak media, di Jakarta, Senin, (3/5/2021).

Menurut Sabaruddin, tahapan prosedur itu dilakukan karena diminta oleh orang yang mengaku bagian dari pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Naasnya, ternyata SK yang diterbitkan itu adalah SK palsu.

Berselang beberapa hari usai meneriman SK itu, Tim EKA besutan Kelembagaan dan Biro Hukum Dikti mengirimkan surat untuk menginvestigasi dan mengecek kebenarannya terkait SK palsu yang diterbitkan.

“Pada pertemuan itu, juga dihadirkan oknum yang mengaku pegawai Dikti berinisial NP,” tambahnya.

Dalam penjelasannya di depan perwakilan yayasan dan Tim EKA, NP mengaku, bahwa dalam pengurusan SK ini, tidak ada keterlibatan dari Yayasan maupun pengurus lain.

Tak puas atas pengakuan NP ini,  Tim EKA lalu menanyakan lagi ke NP, apakah ada keterlibatan orang dalam di Dikti atas penerbitan SK palsu ini? NP pun menjawab ada, akan tetapi NP tidak mau memunculkan nama oknum di depan Tim EKA dan pengurus yayasan.

“Setelah didesak Tim EKA, NP pun menyebutkan inisial nama oknum pegawai Dikti yang terlibat yaitu berinisial R dan AW, dan berbicara hanya empat mata dengan salah satu Tim EKA,” terangnya.

Beberapa jam setelah pertemuan empat mata dengan NP, Tim EKA meninggalkan kampus dengan tidak memberikan Berita Acara hasil dari kunjungan tersebut.

Usai melakukan kunjungan team EKA, jelas Sabaruddin, pihak STIH Painan mencoba menanyakan pada Biro hukum Dikt, apa hasil investigasi  sekaligus untuk klarifikasi.

Tapi, Biro hukum Dikti justru melakukan tindakan yang tidak bijaksana yaitu dengan melaporkan Ketua Yayasan dan Ketua STIH Painan.

Pada hal dengan jelas pelaku pembuat SK palsu itu ada, dan bertemu dengan team EKA. Lantas kenapa pihak STIH Painan dalam hal ini Ketua Yayasan dan Ketua STIH Painan selaku korban akan tetapi olah Biro hukum Dikti dijadikan Terlapor?

“Sementara pengakuan secara lisan dan tertulis dari pelaku pembuat SK palsu itu sudah ada, namun kenapa bukan orang itu yang dilaporkan oleh Biro hukum Dikti?,” tanya Sabaruddin.

Kejanggalan lain menurut Sabaruddin, dengan terbitnya berita online yang menjelaskan bahwa polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus SK palsu ini.

Bahkan, dari 5 orang tersangka dalam kasus SK palsu tersebut, juga termasuk Ketua STIH Painan. Pada hal  Ketua STIH Painan belum ada menerima  pemberitahuan dari kepolisian mengenai status tersangka itu.

“Jadi, ada indikasi bahwa berita yang terbit dan telah meresahkan staff, dosen, mahasiswa, dan mengundang perhatian publik tersebut merupakan berita pesanan dari pihak tertentu yang sesungguhnya itu adalah berita fitnah,” paparnya.

Dengan adanya pemberitaan tersebut pihak STIH telah memberikan release ke kalangan mahasiswa, alumni, dan masyarakat, untuk menanggapi beredarnya berita di beberapa media pada kamis (29/4/2021) lalu, terkait SK palsu itu.

Dalam release berita itu, jajaran STIH menegaskan bahwa mengenai Surat Keputusan (SK) palsu Universitas Painan, tidak ada kaitan dengan STIH Painan.

“Agar mahasiswa, alumni dan masyarakat tidak menerka-nerka atau berspekulasi mengenai berita tersebut,” timpalnya.

Tak hanya itu saja, pimpinan STIH Painan juga menyampaikan kepada seluruh civitas akademika STIH Painan, agar tidak resah terkait adanya pemberitaan mengenai SK palsu ini. Sebab, STIH Painan itu telah sah dimata hukum (legal) dan tidak bermasalah.

“Mahasiswa dan alumni bisa mengecek nama di pddikti.kemdikbud.go,id dengan kode 043329 dan web stih-painan.ac.id dengan Nomor SK pendirian PT: 29/E/O/2012 pada tanggal 26 Januari 2012,” tutupnya. (Amin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *