Apeksi Siap Kawal Target Pemerintah Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi

EKBIS HEADLINE

JAKARTANEWS.ID -BOGOR: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) siap mengawal target pemerintah Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi positif melalui belanja daerah dan penguatan penanganan Covid-19 di daerah.

“Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung pada implementasi dari Undang Undang Cipta Kerja,” kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, yang juga Wali Kota Bogor, di Kota Bogor, Selasa (4/5/2021).

Menurut Bima Arya, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja dan setelah dibentuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bima Arya melihat, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). “Ada banyak aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang harus dipercepat penyelesaiannya. Ada 47 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan sejumlah Peraturan Menteri,” katanya.

Pekerjaan rumah tersebut harus segera diselesaikan karena pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai aturan teknisnya. Misalnya struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), aturan teknis insentif dari pusat bagi daerah yang mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah akibat UU Cipta Kerja, atau aturan pemberlakuan pajak atas program strategis nasional, aturannya seperti apa.

Bima menambahkan, pada penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai aplikasi lintas kementerian yang masih berjalan. “Muncul pertanyaan besar mengenai alur dan integrasi antar sistem. Belum lagi akselerasi digitalisasi tata ruang daerah,” kata Bima.

Menurutnya, kunci investasi adalah memastikan kesesuaian antara RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis.

“Bagaimana mungkin kemudian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bisa terbit ketika revisi RTRW terhambat dan sebagian besar daerah masih kesulitan digitalisasi. Kementerian harus memahami realiti di daerah. Tidak mudah melakukan digitalisasi ketika ahli planologi dan GIS langka di daerah,” tandasnya. (yok)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *