KKB Dinyatakan Teroris, Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Serukan 7 Poin Bagi Pemerintah

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial mengadakan konferensi pers di Ruang Diskusi Media Center, Senayan, Selasa (4/5/2021).

Adapun konferensi pers ini diadakan guna memperingati kembalinya Tanah Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 1 Mei 1963, sekaligus menyikapi rentatan kejadian kekerasan selama ini di wilayah Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah (Beoga-Puncak, Nduga, Banti-Mimika, dan Intan Jaya),

Dalam konferensi pers ini forum yang dipimpin oleh Laksamana Madya Freddy Numberi ini menyerukan 7 poin kepada pemerintah pusat, antara lain:

1. Mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri demi kemanusiaan dan keadilan;

2. Label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali, sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang;

3. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah;

4. Menyikapi akar masalah di tanah Papua, langkah penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak, namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda, dikarenakan di Tanah Papua ada banyak faksi;

5. Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI;

6. Perlu kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidak menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dilategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM; dan

7. Pemerintah perlu melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres No 20 Tahun 2020.

Hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Mantan Stafsus Kepresidenan Lenis Kogoya, dan mantan Dubes RI untuk Kolombia Michael Manufandu. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *