Wacana Penambahan Wakil Menteri, Jamiluddin Ritonga: Tak Ada Urgensinya

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Hingga saat ini posisi tersebut tidak ada di kementerian itu.

Keputusan Jokowi itu tentu mengejutkan mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan. Seharusnya negara berhemat agar rencana pembangunan tidak terganggu.

Bahkan atas nama penghematan, PNS harus menerima THR dan Gaji 13 tidak penuh. Para PNS harus menerima keputusan itu meskipun harus mengelus dada.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Sabtu (5/6/2021).

Jamiluddin menilai, dengan bertambahnya wakil menteri, maka akan bertambah anggaran untuk Kemenpan RB. “Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian. Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN,” katanya.

Jadi, lanjut Jamiluddin, dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk para wakil menteri. “Anggaran yang dikeluarkan negara tampaknya tidak sebanding dengan kinerja mereka,” ungkap Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Bahkan, menurut Jamiluddin, publik hingga saat ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri. “Publik hanya tahu kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya juga tidak menonjol,” ujarnya.

Jamiluddin mencontohkan, Kementerian BUMN, yang mempunyai dua wakil menteri, toh kinerja biasa saja. “Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan rupiah,” beber Penulis Buku Perang Bush Memburu Osama ini.

Jadi, tutur Jamiluddin, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. “Mereka hanya untuk duduk manis menikmati kursi empuk, bukan untuk meningkatkan kinerja kementerian,” terangnya

Menurut Jamiluddin Ritonga, hal itu tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi. “Katanya, ia menginginkan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa,” ucapnya.

Kalau hal itu benar diterapkan Jokowi, imbuh Jamiluddin, seharusnya semua menteri yang mendampinginya masuk kriteria luar biasa. “Menteri seperti itu tentu tidak membutuhkan wakil menteri,” tukas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Apalagi, papar Jamiluddin, di setiap kementerian sudah ada Sekjen dan Dirjen. “Mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri,” imbuhnya.

Karena itu, tegas Jamiluddin, sesungguhnya secara fungsional jabatan wakil menteri tidak diperlukan. “Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wakil menteri yang ditunjuk secara politis,” paparnya.

Atas dasar itu, saran Jamiluddin, Jokowi sebaiknya meniadakan jabatan wakil menteri, bukan malah menambah. “Hal ini makin urgen mengingat keuangan negara yang sedang ‘Senin-Kamis’,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini mempertanyakan, apakah Jokowi berani melakukan hal tersebut. “Secara politis, Jokowi tentu enggan melakukannya,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *