Cegah Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi, Christina Aryani: Indonesia Wajib Miliki UU PDP

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyatakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sangat penting untuk dimiliki Indonesia.

“RUU ini sangat penting, apalagi dengan adanya kejadian belakangan ini menegaskan urgensinya,” kata Christina pada saat menghadiri Diskusi Forum Legislasi di Ruang Diskusi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/6/2021).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, sesungguhnya Komisi I DPR RI ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini segera disahkan menjadi UU, namun pihaknya mengalami banyak kendala lantaran RUU ini masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Sebetulnya kami di DPR juga sudah sangat aware, saya sendiri kebetulan merupakan anggota Panja PDP. Panja sendiri dibentuk pada 1 September 2020, teman-teman pasti tahu kalau rancangan undang-undang itu masuk yang jangka waktu 5 tahun mungkin mudah tetapi begitu masuk ke prioritas itu pasti sulit karena banyak kepentingan,” ungkap Christina.

Christina juga mengatakan, pihaknya dibatasi pula oleh Baleg karena setiap alat kelengkapan dewan (AKD) hanya boleh membahas 1 UU setiap 1 tahun masa sidang, ketika itu berhasil diselesaikan baru boleh move on to the next.

“Nah itulah yang terjadi, hingga singkat kata akhirnya rancangan UU PDP ini diajukan oleh pemerintah, jadi inisiatifnya dari pemerintah dan itu kemarin sudah dibentuk panjanya per 1 September 2020,” ujar Christina.

Christina sendiri mengaku banyak hal dan upaya yang telah dilakukan Komisi I DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PDP ini menjadi UU.

“Kami telah melakukan segala upaya, banyak sekali RDP yang kami lakukan, kami mengundang pakar-pakar, kami juga mengundang asosiasi untuk mendapat masukan-masukan,” beber Christina.

Selain itu, lanjut Christina, dirinya bersama para anggota Komisi I lainnya juga secara pribadi melakukan beberapa kunjungan kerja (kunker) sambil mengunjungi beberapa LSM, NGO ataupun asosiasi lainnya yang dapat memberikan lebih banyak lagi masukan-masukan.

“Karena ini kan bukan sesuatu yang cukup baru dan banyak aspek yang mungkin tidak semua orang familier, jadi kami perlu menggali terlebih dahulu,” tegas Christina.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil DKI Jakarta 2 ini menambahkan, RUU PDP saat ini ini telah dua kali masa sidang dibahas dan akan diperpanjang lagi untuk masa sidang ketiga.

“Jadi situasinya saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Badan Musyawarah (Bamus) agar kami bisa mulai membahas itu sekilas dari perjalanan RUU PDP,” tutup Christina Aryani. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *