Megawati Peroleh Profesor, Jamiluddin Ritonga: Merusak Atmosfer Akademik di Indonesia

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Dunia akademik Indonesia dikejutkan dengan rencana Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan menganugrahkan jabatan akademik profesor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Jumat (11/6/2021) mendatang.

Banyak pihak terutama di kalangan akademisi terkejut lantaran untuk memperoleh jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi itu, para akademisi memerlukan proses panjang dan berliku. Pendidikannya juga harus lulusan S3 (doktor).

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Kamis (10/6/2021).

Untuk Profesor Madya saja, lanjut Jamiluddin, akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850, sementara untuk Profesor penuh diperlukan KUM 1000. “KUM tersebut dikumpulkan akademisi dari unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah,” katanya.

Bahkan, ungkap Jamiluddin, akademisi juga harus menulis artikel yang dimuat di Scopus. “Hingga saat ini banyak akademisi belum memperoleh jabatan profesor karena terganjal pada pemuatan artikel di Scopus,” jelas Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Karena itu, menurut Jamiluddin, sangat wajar jika para akademisi merasa tidak diperlakukan secara adil bila ada seseorang yang terkesan begitu mudahnya memperoleh jabatan profesor. “Moral akademisi bisa-bisa melorot melihat realitas tersebut,” tuturnya..

Apalagi, Jamiluddin Ritonga menilai, kesan politis begitu kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. “Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis,” tukas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Karena itu, saran Jamiluddin, seyogyanya Mendikbud menertibkan pemberian jabatan profesor. “Sudah saatnya aspek politis dipisahkan secara tegas dengan aspek akademis dalam pemberian profesor,” tegasnya.

Untuk itu, imbuh Jamiluddin, sudah saatnya Mendikbud tidak lagi terlibat dalam pemberian jabatan profesor. “Sebab, menteri sebagai jabatan politis tidak selayaknya terlibat dalam pemberian jabatan akademis,” terang Dekan Fikom IISIP, Jakarta, 1996-1999 ini.

Lebih lanjut, mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini menghimbau, pemberian jabatan profesor sudah saatnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi. “Bahkan di Jerman, pemberian jabatan profesor menjadi kewenangan fakultas. Dengan begitu, kemurnian akademis akan lebih kental dalan penetapan profesor,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *