Dinilai Ganggu Kualitas Akademis, Jamiluddin Ritonga: Cabut Aturan Rektor Dapat Rangkap Jabatan

HEADLINE NASIONAL

Dinilai Ganggu Kualitas Akademis, Jamiluddin Ritonga: Cabut Aturan Rektor Dapat Rangkap Jabatan

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentng Statuta UI mengizinkan Rektor UI merangkap jabatan. Rektor UI hanya dilarang merangkap jabatan menjadi direksi BUMN/BUMD/Swasta.

Dengan rangkap jabatan, maka konsentrasi Rektor UI dalam memajukan kampusnya akan terpecah. Rektor UI akan membagi tenaga dan pikirannya minimal untuk dua lembaga.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Rabu (21/7/2021).

Menurut Jamiluddin, dengan terpecahnya konsentrasi rektor, maka dikhawatirkan kemajuan akademik kampus UI akan tersendat. “Sekarang saja, peringkat kampus UI di dunia internasional tercecer. Kecenderungan ini diperkirakan akan semakin tercecer bila rektor UI merangkap jabatan,” katanya.

Di internal UI, terutama petingginya, lanjut Jamiluddin, dikhawatirkan akan bekerja setengah hati. “Mereka berpikir tak ada gunanya bekerja maksimal karena rektornya sendiri tak sepenuh hati memajukan kampusnya,” ungkap Dosen Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Jamiluddin mengatakan, paling berbahaya bila hal itu menjalar pada dosen-dosen UI. Mereka bisa saja berubah haluan dari sebelumnya konsen dijalur jabatan fungsional beralih mencari proyek di luar. “Kalau ini terjadi, maka dosen UI bukan dosen luar biasa tapi dosen biasa di luar,” ujarnya.

Kalau itu terjadi, tutur Jamiluddin, maka kegiatan akademis di UI akan terganggu. “Hal ini akan berimbas makin merosotnya peringkat UI di dunia internasional,” ingat Penulis Buku Tipologi Pesan Persuasif ini.

Eksternal UI, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya, menurut Jamiluddin, tentu akan meminta perlakuan yang sama. “Mereka akan menuntut agar rektornya juga diperbolehkan rangkap jabatan,” imbuhnya.

Kalau hal itu juga dipenuhi pemerintah, tukas Jamiluddin, maka akan berdampak pada kinerja akademik petinggi PTN dan para dosennya. “Hal ini berpeluang menurunkan kualitas akademis PTN secara keseluruhan,” terang Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin menilai, sungguh berbahaya bila kualitas akademik PTN merosot. Sebab, selama ini PTN masih dianggap yang paling mampu menjaga kualitas akademik. “Karena itu, kalau kualitas akademik PTN jeblok, maka hancurlah dunia akademik di tanah air,” ucapnya.

Sebelum hal itu terjadi, saran mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini, sebaiknya pemerintah mencabut peraturan pemerintah yang membolehkan rektor menjabat rangkap. “Hal itu diperlukan agar tenaga dan pikiran rektor sepenuhnya dapat dicurahkan untuk memajukan dunia akademik kampus di Indonesia,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *