Jaksa Agung Ingatkan Gunakan Hati Nurani, Agar Hukum Tidak Jadi Alat Pemiskinan Rakyat Kecil

HEADLINE HUKRIM

Penindakan Pelanggar PPKM Darurat

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Jaksa Agung ST.  Buhanuddin minta Jajarannya untuk menggunakan hati nurani, jika terpaksa harus menindak masyarakat yang tidak patuh PPKM Darurat. 

“Kenakan sanksi yang tegas, namun terukur dan pastikan sanksi yang saudara kenakan mampu memberikan efek jera,” kata Burhanuddin, Kamis (22/7).

Pernyataan ini diberikan saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa,  Kejaksaan Agung.

Kepada Jajaran Kejaksaan se-Indonesia,  Jaksa Agung minta menerapkan tuntutan yang  proporsional berdasarkan Hati Nurani.

PEMISKINAN

Dalam situasi sulit saat ini,  Burhanuddin tidak mengharapkan hukum menjadi alat “pemiskinan” bagi rakyat kecil.

“Hukum yang tegas bukan berarti memberlakukan hukuman yang berat.”

Namun, menurut dia hukum yang tegas adalah hukum yang terukur dan proporsional.

“Dalam artian,  mampu memberikan kemanfaatan bagi semua dan dapat mengubah perilaku pelanggar untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.  ”

KADO ISTIMEWA

Pada bagian lain, secara jujur Jaksa Agung mengatakan  Kejaksaan mendapatkan kado istimewa telah terbentuk dan terlantiknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil).

Kehadiran JAM Pidmil cerminan dari pelaksanaan prinsip Single Prosecution System, asas Dominus Litis, dan Een En Ondeelbaar yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

“Saya minta jajaran JAM Pidmil untuk segera menyesuaikan dan melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang. ”

“Saya yakin JAM Pidmil akan mampu banyak memberikan karya dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan akan lahir banyak sejarah yang tercipta dari proses penegakan hukum oleh JAM Pidmil,” tambahnya.

Kado Istimewa lain,  terbentuknya Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan (Pokja Akses Keadilan) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021.

Serta,  terbitnya Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Pedoman Perkara Narkotika).

“Semua sebagai kelanjutan dari penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif dan sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional. ”

Dia menerangkan kehadiran Pokja Akses Keadilan ini akan mengoptimalisasi pemenuhan akses terhadap keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penerapan pendekatan keadilan restoratif.

“Semua dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.” (ahi)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *