RUU PAS Belum Juga Dibahas, Adies Kadir: Kami Akan Minta Komitmen Menkumham

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Tangerang yang menewaskan setidaknya 71 orang membuat berbagai pihak mendesak disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) menjadi Undang-Undang (UU).

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan, sebetulnya di periode 2014-2019 lalu RUU PAS akan disahkan menjadi UU, namun karena desakan banyak pihak untuk menunda pengesahan RUU tersebut maka RUU PAS terpaksa ditunda pengesahannya untuk kemudian di-carry over pada masa jabatan periode 2019-2024 ini.

Hal tersebut disampaikan Adies ketika menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi DPR RI bertema “Over Kapasitas Lapas, RUU PAS Dibutuhkan” di Ruang Diskusi Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/9/2021).

“Jadi memang RUU PAS ini sudah masuk di dalam prolegnas prioritas, karena di periode yang lalu RUU ini sebenarnya sudah masuk sampai dengan pintu paripurna. Jadi sudah masuk dalam pembicaraan tingkat dua, kita sudah tanda tangan semua, sudah sidang paripurna tiba-tiba diskors. Rupanya ada permintaan untuk di-carry over 2 rancangan UU, UU tentang PAS dan juga tentang RUU KUHP,” ungkap Adies.

Adies mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mau mengajukan RUU PAS untuk dibahas bersama DPR RI dalam hal ini pihak pemerintah diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan DPR RI diwakili Komisi III.

“Kita sepakat di-carry over, mestinya di awal-awal itu sudah kita garap, seperti UU carry over yang lain, ada RUU Migas di Komisi VII, tetapi ini pemerintah juga belum mau mengajukan, kita juga selalu bertanya,” beberapa politisi Partai Golkar ini.

Adies menyebut, Komisi III DPR RI telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham sebanyak 5 kali namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Kemenkumham.

“Komisi III sudah mengirim surat kepada pemerintah, itu kalau tidak salah 5 kali kepada Kemenkumham, untuk segera memulai kita bahas undang-undang tentang PAS, tetapi kembali lagi pemerintah menjawab belum siap untuk melakukan pembahasan tersebut, termasuk juga membahas RUU KUHP,” ungkap Adies.

Legislator asal Dapil Jatim 1 ini berkomitmen untuk kembali memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly untuk mempertanyakan mengenai kelanjutan pembahasan RUU PAS ini sebagai solusi atas permasalahan terutama over capacity di lapas yang selalu menjadi problematika.

“Kami akan memanggil lagi nanti dalam rapat dengan Menkumham menanyakan tidak lanjut ini, karena terkait RUU PAS ini banyak sekali hal yang memang membantu menurut pemikiran kawan-kawan Komisi III sangat membantu paling tidak beban pemerintah terhadap over capacity yang selalu dan selalu menjadi masalah di lembaga pemasyarakatan,” tandas Adies Kadir. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *