Suami Meninggal, Seorang Ibu Single Parent Terbebani Jalani Kewajiban Bayar Angsuran Pinjaman

HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Liliana Kartika SH, selaku kuasa hukum Yudi memohon kepada OJK dan Ombudsman RI untuk membantu Laporan kami terkait penolakan Asuransi Equity Life Indonesia.

Liliana berceria kronologi dan pasal yang dilanggar sebagai berikut: Yudi mengajukan permohonan kredit kepada  PT BANK KEB HANA INDONESIA, yang dikabulkan dengan ditanda-tanganinya PERJANJIAN KREDIT KONSUMSI Nomor : 139/K/2019 tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp 926.648.500.

“Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT KONSUMSI oleh PT BANK KEB HANA INDONESIA ada kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh Yudi pada pasal 5 ayat 4 yang berbunyi “Asuransi Jiwa DEBITOR atas biayanya sendiri wajib menutup asuransi jiwa dengan Banker’s Clause BANK sesuai dengan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Konsumsi dengan nilai pertanggungan sebesar jumlah pokok Fasilitas Kredit Konsumsi tersebut dalam Pasal 2”,” paparnya kepada wartawan, Selasa 14 September 2021.

Perusahaan Asuransi yang ditunjuk adalah PT EQUITY LIFE INDONESIA. Bahwa Yudi tidak pernah mendapatkan Polis Asuransi dari PT BANK KEB HANA INDONESIA atau PT EQUITY LIFE INDONESIA.

PT BANK KEB HANA INDONESIA hanya memberikan sertifikat Polis dengan nomor BA 007315 yang memuat nilai pertanggungan saja tidak ada ketentuan polis apapun.

Ahli waris Ibu Devi Yuliana istri dari Alrm Bapak Yudi membuat surat permohonan salinan polis pada tanggal 17 Febuari 2021, 22 Febuari 2021 dan 08 Maret 2021, dan tidak mendapat respon dari PT BANK KEB HANA INDONESIA atau PT EQUITY LIFE INDONESIA.

Pasal 24 ayat 2 pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69 /POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH yang berbunyi “Dalam hal produk asuransi atau produk asuransi syariah memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun atau bukan merupakan produk asuransi mikro, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mempelajari polis dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari sejak pemegang polis, tertanggung, atau peserta menerima polis.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.05/2016 – Bab V Aspek Perlindungan Konsumen No 12 dan 13 TENTANG SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK (BANCASSURANCE). Yang berbunyi “ Ikhtisar polis, sertifikat polis asuransi, atau tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 harus disampaikan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 13. Perusahaan harus memastikan bahwa ikhtisar polis, sertifikat polis asuransi, atau tanda bukti kepesertaan telah diterima oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. “

“Pada bulan November 2020 tertanggung mengalami Sakit Tipes. Dalam catatan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2020, menurut Dr. Sony Sutrisno, SpRad, dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Tertanggung (Alm. Yudi) diperiksa dibagian radiologi (Thorax AP / PA – Rontgen) yang dilihat dari petikan hasil pemeriksaan “Jantung Besar dan Bentuk Baik, Aorta Baik,.. Tak tampak kelainan radiologis pada jantung” Pada tanggal 11 Desember 2020 Yudi, meninggal dunia dan menurut Sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh RS. Bethsaida Hospital yang berkedudukan di Gading Serpong,’ ujarnya.

Dengan Rekam Medis no 00070336, penyebab kematian Yudi adalah ICH (Intracranial hemorrhage) atau Hemorrhagia cerebral Menurut sumber yang dikutip : https://id.wikipedia.org/wiki/ Hemorrhagia cerebral“  Penyebab Kematian “Hemorrhagia cerebral adalah pendarahan dalam otak atau disekitar otak”

Pasal 1 ayat (2) pada peraturan OJK NOMOR 69 /POJK.05/2016. Yang berbunyi “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.” ;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN Pasal 1 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti” ;

Bahwa oleh karena PT BANK KEB HANA INDONESIA sebagai Pemegang Polis dari Polis Asuransi PT EQUITY LIFE INDONESIA. Maka setelah Bapak Yudi meninggal dunia, PT BANK KEB HANA INDONESIA mengajukan klaim kepada PT EQUITY LIFE INDONESIA. dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan.

Ibu Devi Yuliana berharap mendapatkan berita baik atas klaim Asuransi Jiwa Kredit akan tetapi pada tanggal 11 Februari 2021 PT BANK KEB HANA INDONESIA menerima surat dengan No. 059/POS-Indv/II/2021. Yang kemudian diteruskan kepada Ibu Devi Yuliana yang mana didalam diktum isi suratnya, PT EQUITY LIFE INDONESIA tidak dapat memproses pembayaran klaim meninggal produk Asuransi Jiwa Kredit dan membatalkan kepesertaan Tertanggung atas nama Yudi dengan Nomor Peserta 08036-190050237 secara sepihak oleh PT EQUITY LIFE INDONESIA terhadap PT BANK KEB HANA INDONESIA sebagai Pemegang Polis dengan alasan yaitu “berdasarkan dari hasil analisis terhadap riwayat medis Tertanggung diketahui adanya ketidaksesuaian mengenai pernyataan data kesehatan dari Tertanggung dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit  (SPAJK) dengan keadaan yang sebenarnya”

Pasal 71 ayat (2) huruf (a) jo pasal 72 huruf (b) pada peraturan OJK NOMOR 73 /POJK.05/2016.

Pasal 71 ayat (2) huruf (a) : “(2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.”

Pasal 72 huruf (b) : “Perusahaan Perasuransian wajib: b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.” ;

Meskipun, tambahnya, Ibu Devi Yuliana telah menjadi Seorang Single Parent yang harus berjuang untuk menghidupi seorang anak yang tidak lagi memiliki figur seorang ayah.

“Ibu Devi Yuliana merasa terbeban untuk tetap menjalankan kewajibannya, dengan masih membayar angsuran pinjaman untuk bulan Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021 kepada PT BANK KEB HANA INDONESIA,” ujarnya. (Amin)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *