Advokat H Onggowijaya: Pasal TPPU Harus Libatkan PPATK dan Berantas Mafia Kepailitan

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Persidangan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan  terdakwa HM mantan Direktur Utama PT MAP  mengungkap fakta baru yaitu penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namum anehnya,  dalam kasus ini tidak ada keterlibatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku lembaga yang berwenang dalam pencegahan kejahatan pencucian uang.

Dalam perkara terdakwa HM, ia didakwa dengan salah satu pasal TPPU namun dalam berkas perkara tidak ditemukan hasil pemeriksaan PPATK maupun pemberitahuan penyidik kepada PPATK tentang adanya penyidikan perkara TPPU sebagaimana yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. “Sangat berbahaya jika penyidik atau JPU bisa langsung menyimpulkan sendiri adanya transaksi mencurigakan dan langsung disimpulkan TPPU, karena kewenangan analisis ada di PPATK,” ujar pengacara Hendra Onggowijaya, SH, MH di Jakarta, Rabu (15/9).

Dalam keterangannya kepada wartawan Onggo menegaskan ketidakprofesionalan penyidik maupun jaksa terkait penerapan pasal TPPU terhadap terdakwa tanpa melalui hukum formil yang berlaku. “Jika seseorang dikenakan pasal TPPU maka PPATK harus dlibatkan, dalam kasus terdakwa HM ini patut diduga adanya motif penerapan pasal TPPU ini adalah agar terdakwa dapat ditahan selama 120 hari pada tahap penyidikan, yang bila tidak ada pasal TPPU maka jangka waktu penahanan tahap penyidikan hanya 60 hari,” katanya.

Persidangan yang berlangsung di PN Tangerang pada hari Selasa (14/9) menghadirkan keterangan ahli hukum pidana DR Dwi Seno Wijanarko,  SH, MH. Menurut Dwi Seno bahwa hasil analisis dari PPATK merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam perkara TPPU. “Sebab, TPPU merupakan tindak pidana khusus, yang mana diklasifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum, artinya proses penerapan hukumnya pun dalam TPPU harus berpedoman pada penerapan  UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” kata Dwi Seno.

Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini menambahkan bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan adalah PPATK. “Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU TPPU : PPATK melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain,” tutur Dwi Seno.

Onggo menambahkan bahwa dirinya sependapat dengan ahli hukum tersebut. “Kami sependapat dengan ahli Bapak Dwi Seno Wijanarko bahwa dalam perkara TPPU harus ada hasil pemeriksaan atau analisis oleh PPATK. Dalam perkara ini sama sekali tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh penyidik maupun JPU. Jadi saat ini banyak sekali perkara tindak pidana 378 dan 372 KUHP langsung sekaligus diterapkan dengan pasal TPPU oleh penyidik tanpa ada proses formil seperti pemberitahuan ke PPATK,” ujar Onggo.

Selain agenda keterangan ahli hukum pidana, Majelis Hakim juga memeriksa keterangan terdakwa pada hari yang sama. Terdakwa dalam keterangannya  mengungkapkan bahwa pada Agustus 2019 ternyata terdakwa dimintai oknum sejumlah uang agar hasil voting bisa damai dan bila tidak bisa maka hasil voting dapat menjadi pailit.

Onggo memohon kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar memberikan atensi terhadap dugaan keterlibatan oknum-oknum penyidik dalam perkara penerapan TPPU ini. Permohonan yang sama juga disampaikan Onggo kepada Jaksa Agung agar proses penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. (joko)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *