Tidak Tangani Korupsi, Jabatan Kajati, Kajari dan Kacabjari Bakal Dicopot?

HEADLINE HUKRIM

Penjualan Lahan di Serang “Terlantar”

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Jaksa Agung ST. Burhanuddin beri kesempatan kepada Kajati, Kajari dan Kacabjari yang
hingga saat ini belum melaksanakan fungsi  penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana khusus.

“Seperti halnya tahun lalu, saya beri kesempatan tenggat waktu sampai dengan Rapat Kerja Kejaksaan yang akan datang,” katanya saat membuka Rakernis Pidana Khusus, di Jakarta, Rabu (15/9).

Burhanuddin tidak secara spesifik menjelaskan sanksi yang akan diambil terhadap Kepala Satker (Satuan Kerja) yang tidak melaksanakan fungsi tersebut.

Namun, dari ketentuan dan kelaziman,  mereka dicopot dari jabatan dan ditempatkan pada jabatan administratif atau jabatan jaksa fungsional.

TIDAK PERCAYA

Kepada Kajati,  Kajari dan Kacabjari dan peserta Rakernis secara virtual, dia secara terus terang mengungkapkan dirinya tidak percaya ada satu daerah 100 persen bebas dari korupsi.

“Justru, itu tantangan untuk mengungkapkannya,” ingatkannya.

Meski begitu, Burhanuddin juga tidak menghendaki mengangkat kasus secara serampangan dan asal-asalan.

“Saya tekankan kepada saudara agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarakat, ” pintanya.

Sesuai dengan anggaran, ia ingatkan setiap Satker minimal mengangkat dua perkara korupsi setiap tahun.

“Ini bukan targeting,” tegasnya.

Menurut Jaksa Agung,  apa yang dikerjakan akan selaku dievaluasi dan dirinya telah minta Kabag Panil agar melakukan updating dan evaluasi akurasi data penanganan kasus.

SATKER DAERAH

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung tak luput menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Pidsus,  Kejaksaan Agung yang sejauh ini telah membuktikan untuk memberikan dedikasinya dengan mengangkat kasus-kasus besar.

Meski demikian,hendaknya keberhasilan tersebut  dapat diimbangi oleh Satker di daerah.

“Agar masyarakat dapat melihat,  Kejaksaan sangat serius menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ” pintanya.

Tidak disebutkan perkara di daerah,  yang mandek alias Mangkrak, tapi dari catatan Jakartanews. Id ada kasus penjualan lahan negara di Serang yang diselidiki sejak 2019 masa Kajari Serang Azhari soal dugaan keterlibatan Mantan Camat Serang Syafruddin yang sampai saat ini ‘menggantung. ‘

Kasus berawal putusan Pengadilan Tipikor Serang atas nama Lurah Serang M. Fauzal Hafiz, Rabu (11/10/2017).

Dalam putusan majelis hakim Nomor Perkara : 17/Pid.Sud-TPK/2017/ PN Srg, disebutkan perbuatan dilakukan bersama-sama Mantan Camat Serang Syafrudin dan Tb Syarief Mulya.

Tapi, sejauh ini baru terhadap Tb Syarief Mulya (Penjual Tanah) dijadikan tersangka oleh Kejari Serang dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang sama.  Nomor perkara: 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg.

Kasus ini terkait penjualan lahan negara seluas 8. 200 M2, di Kampung Balok Bali,  Serang. September 2013. Dugaan kerugian negara sekitar Rp12 miliar. (ahi)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *