Menuju Normalisasi Pendidikan

HEADLINE OPINI

Oleh: M. Aminuddin *) 

Secercah harapan muncul dari Ibu Kota kasus Covid terus melandai. Provinsi ini merupakan salah satu yang terendah dalam kasus aktif dibandingkan provinsi lain di Jawa-Bali. Diberitakan semakin sedikit jumlah orang terjangkit Covid sejumlah fasilitas perawatan dan isolasi semakin terlihat kosong. Padahal DKI memiliki lebih dari 140 RS rujukan Covid dan sejumlah fasilitas isolasi terpusat dengan kapasitas puluhan ribu pasien. Perkembangan baik segera direspon Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan Oktober 2021, pembelajaran tatap muka (PTM) serempak di 1.509 di 1.509 sekolah sejalan dengan lampu hijau yang diberikan Kemendikbudristek pusat.

Keputusan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas cukup tepat karena pembelajaran tatap muka (PTM) tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah daring alias online, sekolah tatap muka memang memiliki kelebihannya sendiri, diantaranya: a) Seluruh siswa dapat mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala b) Beban orangtua bisa sedikit berkurang akibat pembelian kuota internet yang cukup besar lantaran belajar daring. C) Memininalisir terjadinya lost of learning (kehilangan pembelajaran) dan risiko psikososial terhadap anak-anak. D)
Interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung lebi maksimal. F) Guru bisa lebih mengawasi murid dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan.

Dengan adanya kelebihan pembelajaran langsung yang tidak dimiliki Belajar jarak jauh (daring) maka dengan semakin menurunnya jumlah penyebaran virus momentumnya sudah tepat Dinas pendidikan Bali memutuskan dimulainya PTM terbatas. Tetapi jika PTM di lingkungan pendidikan dilakukan semeberono bisa membuat kurva penularan covid bahkan angka kematian meningkat lagi. Sudah tepat ungkapan Kemndikbud yang mengatakan pembelajaran tatap muka ini akan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa. Tetapi Bagaimana slogan itu diwujudkan dalam kebijakan yang bisa dijabarkan menjadi protokol kesehatan itu menjadi penting. Cukup tepat kebijakan pembatasan jumlah siswa yang datang ke Sekolah sebanyak 50 persen. Tapi yang harus dipikirkan lagi bagaimana sisanya yang 50% di saat yang sama? Bagaimanakah kelanjutan kebijakan zonasi kesehatan wilayah yang sebelumnya dicanangkan? Persoalan itu tentu membutuhkan jawaban dalam bentuk rumusan kebijakan yang bisa dioperionalkan di lapangan. Walaupun dalam Keputusan Bersama MENDIKBUD, MENAG, MENKES, Dan MENDAGRI Nomor O3/Kbl2o2t Nomor 384 Tahun 2o2’i Nomor Hk.0 1.08/Menkes I 4242 I 2021 nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemt Coronavtrus Disease 2019 (Covid-19) Panduan Pei\Tyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Dtsease 2019 (Covtd-19) telah banyak mengatur secara rinci protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM terbatas.

Diantara panduan SKB Empat menteri itu yang terpenting berisi: Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikal sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus
konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.

Pemberian jarak minimal 1.5 meter jarak duduk anak didik. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka
terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shifi) Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Penggunaan, masker, hand saniter dengan segala jenisnya. Meniadakan aktivitas di luar kegiatan pokok di luar belajar mengajar seperti Kantin dan sejenis. Penanganan cepat yang memiliki gejala batuk panas, dst, berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/ atau dinas kesehatan setempat, terkait: 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID- 19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat); 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan 3) informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan; satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; g. berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan; h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas di daerah; i. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat
kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan dapat memfasilitasi tes usap (sulob) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

Memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dal pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19
kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambal I x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID- 19. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan
belajar sesuai dengan ketentuan. Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan,
dan sebagainya. Apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruarngan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.

Panduan SKB 4 menteri di atas sudah cukup detail dan lengkap tapi hal yang juga semestinya di perhatikan para pemangku pendidikan jangan sampai protokol kesehatan yang begitu banyak mengabaikan tujuan utama lembaga pendidikan sebagai medium transfer pengetahuan dan skill. Artinya jika prosedur ada beberapa yang tidak dijalankan tapi semua sehat baik-saja dan proses belajar-mengajar bisa berjalan baik semestinya tetap bisa ditoleransi. Dengan demikian PTM terbatas bisa membuat transfer pengetahuan disekolah bisa mendekati optimal seperti di waktu sebelum Pandemi.(Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies/ISDS *) 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *