Didampingi Pengacara LQ Indonesia, 32 Korban Laporkan Koperasi SB ke Mabes Polri

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Puluhan korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  SB mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan direksi koperasi atas sangkaan penipuan, penggelapan dengan Pasal 378, 372 KUHP dan Pasal 3,4,5 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Laporan Polisi (LP) dengan Nomor STTL/400/X/2021/BARESKRIM tanggal 13 Oktober 2021 dengan pelapor Advokat Rizki Indra Permana, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm.

Para korban didampingi tim pengacara diterima SPKT Mabes Polri setelah melewati proses rekomendasi. Terlapor adalah berinisial VN dan IS, selaku direksi dan pengurus koperasi.

“KSP SB kami laporkan karena uang simpanan berjangka yang jatuh tempo tidak dapat ditarik oleh nasabahnya,” ujar Rizki usai membuat LP di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo,  Jakarta Selatan,  Rabu (13/10). Menurutnya, koperasi itu bentuknya simpan pinjam, jika benar dana para anggota koperasi dipinjamkan ke anggota lainnya, tidak mungkin semuanya tidak bisa ditarik. “Dalam kondisi krisis pun bank-bank di Indonesia tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet paling 5%,” tambahnya.

Dengan tidak dapat ditariknya dana nasabah besar patut diduga bahwa dana tidak disalurkan dalam pinjaman ke anggota koperasi melainkan disalahgunakan dan dicuci menjadi aset-aset oleh pengurus KSP SB. Biar nanti penyidik Mabes Polri membuktikan hipotesa kami,” kata Rizky Permana.

Para korban yang menaruh uangnya di koperasi beranggapan aman menaruh dananya ke KSP SB karena gencarnya rayuan marketing yang mengatakan bahwa aset koperasi besar dan aman. Modusnya,  KSP SB Menawarkan bunga sekitar 10-12 % setahun kepada anggota. Ketika jatuh tempo pada tahun lalu, ternyata dana simpanan tersebut tidak bisa ditarik. “Lalu beberapa anggota mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) dan berakhir dengan Homologasi. Namun, karena tidak jelasnya cicilan Homologasi, maka sebanyak 32 orang korban memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm,” jelas Rizky.

Anita Natalia Manafe, SH salah satu pengacara LQ Indonesia  Lawfirm menjelaskan, “Berbeda dengan bank, koperasi tidak ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS) karena LPS menjamin simpanan 2 miliar per orang hanya untuk simpanan di Bank. Oleh karena ke depannya, untuk menjaga reputasi institusi keuangan di Indonesia, perlu ada lembaga penjaminan simpanan untuk anggota koperasi,” tutur Anita

Anggota tim pengacara lainnya,  Anita menyampaikan agar Mabes Polri dalam hal ini bisa menjalankan proses Hukum terhadap Para Terlapor agar keadilan bisa ditegakkan bagi para korban yang dirugikan. “Kami percayakan nasib penanganan kasus ini ke Mabes Polri. LQ Indonesia akan mengawal kasus ini agar para terduga pelaku kriminal dapat diproses hukum,” ujarnya.

Salah satu korban berinisial C menyatakan pada awalnya ia mengira  akan  aman menaruh dana di koperasi SB. “Namun saya kaget ketika jatuh tempo dan tidak dapat ditarik. Stress saya karena itu tabungan saya seumur hidup selama puluhan tahun,” keluhnya. (joko)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *