Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti Bukan Janji

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pemerintah diminta konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (14/10/2021) menanggapi pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Presiden Jokowi menekankan ke depan nanti Indonesia tidak lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, tapi bahan setengah jadi agar nilai jual lebih tinggi.

Mulyanto pun mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan program hiirisasi nikel, sebab masyarakat butuh bukti bukan janji.

“Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati kalau mau hilirisasi nikel. Sebab selama ini hilirisasi nikel masih sebatas industri smelter dengan produk nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah,” kata Mulyanto.

“Yang kita harapkan pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat dll. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi. Sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut,” sambung Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan, negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Yaitu melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi.

Selain itu, lanjut Mulyanto, pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter.

“Di semester I tahun 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar US$ 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya US$ 38,19 per ton. Kurang dari setengahnya,” beber Mulyanto.

Akibatnya, jelas Mulyanto, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi “nol”.

Dengan kondisi seperti ini, menurut Mulyanto, pemerintah terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan nol persen PPh badan, termasuk juga derasnya TKA dari Tiongkok.

“Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di Tiongkok,” terang Mulyanto.

Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu meminta kebijakan hilirisasi setengah hati ini dikoreksi total, sebab tidak menguntungkan bagi negara.

“Kebijakan itu hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing, sementara kita perlu meningkatkan penerimaan negara di tengah himpitan utang untuk pembiayaan pandemi. Terobosan program hilirisasi, evaluasi HPM, dan pph badan untuk industri smelter perlu dipertimbangkan Pemerintah secara serius,” papar Mulyanto.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini mengingatkan, national interest Indonesia adalah yang utama.

“Kita bukan suporter bagi program industrialisasi Tiongkok,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *