Banggar DPR RI: Bali Perlu Kebijakan Fiskal Khusus Guna Bantu Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian Bali dalam dua tahun terakhir.

Oleh karenanya perlu ada kebijakan khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian Bali.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam acara rapat dengan pendapat dengan Kepala Daerah se Bali dalam acara kunjungan Kerja ke Provinsi Bali, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut Cucun menyampaikan, sebagai daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam menghasilkan Pajak Hotel dan Restoran di Indonesia.

“Bali layak untuk mendapat insentif khusus untuk pemulihan sektor ekonominya, sehingga Bali bisa kembali menjadi destinasi utama pariwisata Internasional di Indonesia,” ujar Cucun.

Legislator dari PKB ini berharap ditunjuknya Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT G-20 tahun 2022 bisa menjadi momentum yang tepat untuk membuka kembali sektor Pariwisata di Bali.

“Pemerintah harus mengoptimalkan segala upaya untuk mensukseskan perhelatan internasional tersebut, agar bisa memulihkan citra Bali sebagai destinasi wisata Internasional”, kami berharap Pemeintah pusat, daerah, BI, OJK dan semua stake holder lainnya mendukung pertemuan puncak 20 negara-negara dengan PDB terbesar tersebut,” tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Bali I Wayan Koster juga menyampaikan, sudah hampir dua tahun ini praktis perekonomian Bali terhenti, praktis semua sektor turunan pariwisata, hotel, restoran, travel dan sektor UMKM penunjang lainnya berhenti beroperasi. Lebih jauh Gubernur menyampaikan.

“Lima puluh persen perekonomian Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata, jadi ketika pariwisata berhenti maka ekonomi juga berhenti, oleh sebab itu kami mohon ada kebijakan khusus untuk membantu pemerintah daerah di Bali,” mohon Wayan.

Sementara itu, Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menyatakan, pemilihan Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT G-20 disambut baik oleh seluruh negara G-20.

“Para kepala negara dan delegasi KTT-20 sangat antusias ketika diumumkan Bali sebagai lokasi pelaksanaan pertemuan G-20, mereka sepertinya rindu ke Bali”. Kita akan persiapkan sebaik mungkin acara tersebut,” ungkap Febrio.

Febrio mengaku, pemerintah pusat sangat concern untuk membantu Bali sebagai salah satu daerah yang paling terdampak.

“Program hibah pariwisata yang dialokasikan untuk membantu Bali terserap dengan baik, tapi memang kebijakan pembatasan penutupan oleh masing-masing negara menyebabkan kunjungan wisata asing terhenti sama sekali,” jelas Febrio.

Ke depan untuk tahun 2022, beber Febrio, khusus untuk DAU akan ada faktor penyesuaian khusus untuk daerah Pariwisata.

“Jadi bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata akan menjadi faktor pengali lebih untuk perhitungan DAU tahun 2022. Kebijakan ini untuk membantu daerah pariwisata yang kesulitan akibat situasi pandemi atau krisis,” ucap Febrio.

Lebih lanjut, Cucun pun berharap UU HKPD akan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

“Sehingga akan bisa meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dan tentu saja kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” tutup Cucun Ahmad Syamsurizal. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *