MK Putuskan Perbaiki UU Ciptaker, Sufmi Dasco: DPR RI Hormati Keputusan Tersebut

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR RI memperbaiki isi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai reaksi dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, dirinya menghormati keputusan tersebut.

“Saya sendiri baru mendengar keputusan dari MK juga yang baru diputuskan pada hari ini, tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat,” kata Dasco kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (24/11/2021).

Dasco mengaku, pihaknya akan mempelajari putusan MK terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya.

“Namun putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu sebelum kemudian DPR mengambil langkah langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk mentaati putusan tersebut,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Dasco memohon, untuk diberikan waktu kepada pihaknya untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut secara utuh.

“Oleh karena itu mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah langkah yang tepat,” tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menyatakan, hingga saat ini belum diketahui poin mana saja yang MK sarankan harus dikoreksi oleh pemerintah dan DPR RI.

“Ini kan baru putusannya tadi kami akan lihat secara detail dan akan dibikin kajiannya oleh Badan Keahlian baru kemudian kami akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR RI,” pungkas Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya seperti dikutip Detikcom, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR RI dan pemerintah memperbaiki UU Ciptaker dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,” ujar Anwar.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap Anwar.

Empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *