Wacana KSAD Rangkul KKB, Filep Wamafma: Saya Dukung Penuh

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuai pro dan kontra.

Banyak pihak menyebut, pernyataan Jenderal Dudung tidak sejalan dengan tugas TNI sebagai garda terdepat dalam membela dan mempertahankan NKRI. Apalagi, banyak pihak yang menilai KKB telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan sejumlah korban. Tak menampik juga bahwa KKB melakukan manuvernya secara kejam.

Jenderal Dudung berpesan kepada para prajurit di Papua untuk jangan sedikit pun berpikir membunuh, melainkan harus menyayangi masyarakat.

“Kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka. Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI,” ungkap Jenderal Dudung di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11/2021).

Menyikapinya pernyataan Jenderal Dudung tersebut, Senator asal Papua Barat Filep Wamafma menyatakan dukungannya.

“Kita dukung semua langkah demi keselamatan warga sipil. Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Sesuai aspirasi masyarakat, perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik.” tegas Filep, Kamis (25/11/2021).

Doktor lulusan Unhas ini menyebut, konsep menyelesaikan GAM Aceh dan Negara RI dahulunya bisa digunakan sebagai petunjuk atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan Papua.

“Tetapi, pihak TNI juga harus memahami secara detail akar masalah sesungguhnya yaitu sejarah integrasi, Pepera, Pelanggaran HAM dalam semua aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi.

Namun, dirinya menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu (seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama) namun tidak dilakukan penyelesaian.

“Bangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa Daerah Operasi militer, hingga saat ini sejumlah kasuh pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa/i di tanah Papua. Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? Jika hanya suatu pernyataan tanpa komitmen untuk melaksanakannya maka pernyataan Panglima sia-sia belaka. Saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak,” papar Filep.

“Satu hal yang perlu diingat kasus kematian Tokoh Adat yang juga adalah tokoh bangsa Papua, Theys Eluay Masih dan tokoh-tokoh lainnya masih teringat di memori dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, komitmen panglima wajib dilaksanakan,” sambung Filep.

Selain komitmen Panglima TNI, lanjut Filep, juga komitmen panglima tertinggi yaitu Presiden yang dalam berbagai kesempatan, baik saat kampanye maupun menjadi Presiden saat ini.

“Baru dari aspek pembangunan ifrastruktur yang dilakukan, sedangkan aspek pelanggaran HAM belum tersentuh. Padahal itulah akar persoalan sesungguhnya.” tutup Filep Wamafma. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *