MK Instruksikan Revisi UU Ciptaker, AHY: Sejalan dengan Pertimbangan Partai Demokrat

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menyalahi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, Putusan Hukum MK itu harus dihormati.

“Ini adalah momentum baik untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Ciptaker agar selaras dengan aspirasi rakyat, berkeadilan sesuai hak-hak kaum buruh, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan “sustainable economic growth with equity,” tegas AHY, Jumat (26/11/2021).

“Selain memiliki problem keterbukaan publik dalam proses pembahasannya, MK juga nilai UU Ciptaker tidak memiliki metode penggabungan (omnibus) yang jelas, apakah pembuataan UU baru ataukah revisi,” tambah AHY.

Akhirnya, lanjut AHY, MK memutuskan judicial review UU No.11/ 2020 tentang Ciptaker sebagai inkonstitusional secara bersyarat.

“Putusan MK ini sejalan dengan pertimbangan Partai Demokrat saat menolak pengesahan UU ini, 2020 silam. Demokrat memandang memang ada problem formil dan materiil,” tutup Ketum AHY

Sebelumnya MK menginstruksikan agar pembentuk UU Ciptaker melakukan perbaikan dalam jangka paling lama dua tahun sejak putusan MK.

Jika pembentuk UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan, maka UU ini akan menjadi inkonstitusional secara permanen. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *