Sikapi Putusan MK, Christina Aryani: DPR RI Terbuka Lakukan Perbaikan UU Ciptaker

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani menyatakan, DPR RI menghargai Putusan MK tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Artinya DPR sangat terbuka untuk melakukan perbaikan hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan MK. Mekanismenya seperti apa tentu DPR akan bersama pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti segera sehingga sebelum tenggat waktu dua tahun harusnya sudah bisa selesai,” kata Christina kepada para wartawan, Jumat (26/11/2021).

Secara substansi, lanjut Christina, Indonesia memerlukan metode Omnibus Law sebagai salah satu cara untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang ada, utamanya menyangkut masalah tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian materi muatan, hiperregulasi, sampai pada problem ego sektoral.

“Saya berpendapat Omnibus Law menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia secara cepat, efektif dan efisien serta dapat menjadi solusi untuk melakukan penataan dan harmonisasi existing regulasi,” jelas Christina.

Christina mengungkapkan, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law bukanlah barang baru di Indonesia.

“Metode ini sudah diterapkan sejak lama, sebagai contoh untuk menyederhanakan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Hindia Belanda menjadi sekitar 400 peraturan, namun demikian metode yang digunakan tersebut belum diperkenalkan ke publik sebagai Omnibus Law,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Menurut Christina, praktek pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode Omnibus Law baru benar-benar dikenal publik ketika proses legislasi dalam pembentukan UU Ciptaker dimulai.

“Hingga kini sudah lahir setidaknya 4 peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode ini, dimulai dari UU Ciptaker, Perppu 1/2020, PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha, dan Permenkeu 18/PMK.03/2021,” beber Anggota Komisi I DPR RI ini.

Legislator asal Dapil DKI Jakarta 2 ini sepakat, revisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan menjadi jalan terbaik untuk mengadopsi teknis aplikasi metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Hal ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memikirkan solusi permasalahan tumpang tindih peraturan dan ketidaksesuaian materi muatan,” tutup Christina Aryani. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *