UU Cipta Kerja Diputus MK untuk Direvisi, Waketum Demokrat: Banyak Problem Formil Dan Materiil

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID -SURABAYA: Putusan MK yang meminta pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU Cipta Kerja disikapi pihak Demokrat. Waketum DPP Demokrat Wilem Wandik menilai putusan tersebut tepat. Pasalnya, UU Cipta Kerja banyak dikeluhkan oleh pihak buruh karena tak berpihak pada kesejahteraan buruh.

“Kami sebut putusan itu tepat karena banyak hak-hak untuk buruh terabaikan,” ungkap pria asal Papua ini saat dikonfirmasi, Jumat (26 November 2021).

Pria yang juga Ketum GAMKI ini mengatakan putusan MK tersebut bagi Demokrat sejalan dengan garis partai yang sejak tahun 2020 lalu sudah menolak dengan tegas adanya UU tersebut.

“Bagi Demokrat UU Cipta Kerja ada problem formil dan materiil,”jelasnya.
Dengan adanya putusan MK, kata Wilem Wandik, merupakan sebuah momentum untuk merevisi dan memperbaiki isi dari UU Cipta Kerja tersebut.

“Kedepan jika UU ini direvisi harusnya mengedepankan aspirasi rakyat dan salah satunya buruh dimana untuk mensejahterakan harus sejalan dengan agenda nasional,” jelasnya.

Sekadar diketahui, MK menyatakan pembentukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan tersebut. (Yudhie)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *