Praktisi Hukum Joko Umboro Nilai Pemerintah Wajib Taati Putusan MK Soal UU Ciptaker

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Praktisi hukum, Joko Umboro, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)terkait Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) semakin menampakkan kontroversi. Mulai pembentukan dan pengesahan, penerapan hingga penafsiran putusan MK, menjadi polemik.

“Kontroversi itu dikarenakan banyak kaidah-kaidah hukum yang diabaikan, apalagi jika dikaitkan kemanfaatan bagi kemaslahatan yang tidak berkeadilan di antara pekerja dan pengusaha atau pemodal,” ujar advokat dari Kantor Hukum J.Umboro & Partners di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada media, Selasa (30/12) malam.

Dijelaskannya, Indonesia yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 asli itu memberlakukan sistem nilai hukum tertulis dan tidak tertulis (adat istiadat) serta bukan otoritarian; kendati sejarah pernah mencatat pergantian sistem ketatanegaraan seperti kerajaan, parlementer, dan presidensial.

“Artinya, Pemerintah seharusnya komitmen dengan sistem kenegaraan yang dianut. Bukan seperti setengah-setengah dimana sistem tertulis demokrasi tetapi implementasi otoritarian,” urai advokat Joko Umboro.

“Jadi, sebaiknya pemerintah taat apapun putusan MK termasuk UU Cipta Kerja.”
Kamis (25/11) Ketua MK,

Anwar Usman, membacakan putusan uji materi alias Judicial Review atas UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 bernomor 91/PUU-XVIII/2020 dan nomor 6/PUU-XIX/2021 (cluster uji formil) serta nomor 103/PUU-XVIII/2020 (cluster uji materil). Inti putusan Inkonstitusional secara bersyarat untuk diperbaiki dalam tempo maksimal dua (2) tahun dan jika tidak maka menjadi Inkonstitusional secara Permanen serta otomatis UU yang digabung (Omnibus law) diberlakukan kembali. Pasca-gugatan oleh 662 pemohon.

Kontroversi
Keberadaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, semula disebut UU Cipta Lapangan Kerja disingkat Cilaka, itu hasil menggabungkan (Omnibus Law) 72 undang-undang dengan 40 aturan turunan. Presiden Jokowi memastikan UU yang disahkannya pada 5 Oktober 2020 itu mampu menarik investasi.

Kontroversi itu mulai dari cara pembentukan peraturan perundang-undangan (PPP); jumlah halaman saat diserahkan ke DPR-Pemerintah disebut 1.871 halaman, 905 halaman, dan 817 halaman; demo buruh berkelanjutan; hingga disahkan di tengah kebijakan pandemi Covid-19.

Disusul penetapan upah minimum provinsi 2022, di tengah gugatan UU Cipta Kerja sejak 3 November 2020, yang diumumkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, Rabu (17/11/2021). Perempuan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menggulirkan UMP batas atas dan bawah melalui UU 11/2020 dengan turunan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021.

Putusan MK yang menyebut Inkonstitusional secara Bersyarat ditafsirkan Pemerintah melalui Menko Perekonomian, yang juga ketua umum Partai Golkar, bahwa UU Cipta Kerja dapat dilaksanakan dalam kurun waktu dua (2) tahun.

“Putusan harus dijalankan oleh pemerintah dan DPR dengan benar. Bukan ditafsirkan dapat dilaksanakan 2 tahun, sekali lagi diperbaiki dalam 2 tahun,” ujar Feri Amsari,

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, seperti dikutip Republika, Sabtu (27/11). (royke)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *