Polri Back to Basic, Bangun Wibawa Kepolisian Terbaik Dunia

HEADLINE OPINI

Oleh:  Rinaldi Rais*)

Wewenang operasional kepolisian disoal, tak tanggung-tanggung hingga menjadi polemik. Yaitu Mahfud MD selaku Menko Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional sejak April 2016. Sebenarnya, juga pernah disoal Netta S Pane, ketua presidium Indonesian Police Watch.

Banyaknya aduan masyarakat ke Komisi Kepolisian Nasional, bagi Menko Mahfud, sebagai apresiasi masyarakat kepada Kompolnas sekaligus kritik kinerja Polri. Juga penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil, bagi Netta Pane, mirip “dwi-fungsi” ABRI.

Sementara Gubernur Agus Widjojo mewacanakan Polri di bawah kementerian dan Dewan Keamanan Nasional. Katanya, Dewan Keamanan Nasional itu dapat didayagunakan untuk menjamin keterpaduan perumusan dan pengawasan sebuah kebijakan keamanan nasional.

“Kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian, yang diberi mandat portofolio keamanan dalam negeri,” ujar Gubernur Agus, seperti disampaikannya dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 melalui channel YouTube Lemhannas RI, dilihat detikcom, Minggu (2/1/2022)”Guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri.”

Pertanyaannya, salahkah mereka berwacana? Tidak, selama law enforcement dilaksanakan secara baik dan benar dalam koridor kemaslahatan rakyat. Bagi seseorang yang dilabeli penegak hukum, apapun lembaganya, tak boleh tidak, wajib memelototi Adagium Hukum.

Mulai Vox Populi, Vox Dei (Latin) Suara Rakyat Suara Tuhan; Equality Before the Law alias Semua orang sama di mata hukum; hingga In Dubio Pro Reo atau Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah.

Dinamika Polri

Kepolisian Indonesia berkembang dinamis. Semasa kolonial Belanda, wewenang operasional polisi ditempatkan atau bertanggungjawab semula dibawahi Residen menuju kementerian. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung) seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), juga ada cultur politie (polisi pertanian, kementerian), bestuurs politie (polisi pamong praja, kementerian dalam negeri), dan lain-lain.
Usai Kemerdekaan 1945, Kepolisian (Polri) dipersamakan dengan Tentara Nasional Indonesia dari Laut (TNI AL), Udara (TNI AU), dan Darat (TNI AD). Landasannya Tap MPRS nomor II & III tahun 1960 serta Keputusan Presiden nomor 21/1960.

UU Kepolisian nomor 13/1961 pun ditetapkan DPR GR, 19 Juni 1961. Diubah sebutan menteri angkatan oleh Keppres 94/1962 dilanjut ganti Kepala Staf melalui Keppres 134/1962.
Sebutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menggantikan Panglima Angkatan Kepolisian, resmi 1 Juli 1969 melalui Keppres 52/1969 disesuaikan kembali UU 13/1961. Kendati tetap diberlakukan Keppres 132/1967 sejak 24 Agustus dimana ke-4 angkatan bertanggungjawab kepada Kementerian Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI dikomandoi awal Jenderal TNI Soeharto. Hingga berakhirnya Orde Baru, Mei 1998.

Kepolisian Orde Reformasi pun berbenah, disetujui Menhankam/Pangab, Jenderal TNI Wiranto (Feb 1998-Okt 1999) pada 1 Juli 1999, seiring Amandemen UUD 1945, Tap MPR VI & VII tahun 2000, serta lahirnya UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri telah memantapkan kemandirian Polri sebagai “Kepolisian Nasional” dan berkedudukan di bawah Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mensinergikan Tupoksi bidang penegakan hukum. Mulai penugasan menduduki pucuk kementerian, eselon I setingkat Dirjen di kementerian, hingga lembaga negara seperti BNPT dan KPK.
Alhasil berujung cuitan bersahutan pegiat sosial media hingga membentuk opini: hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Disusul viral ke-3 wacana itu. Nalar meredamnya, penyidik Aparatur Sipil Negara cukup memberdayakan Satpol Pamong Praja, atau Polisi Khusus masing-masing lembaga seperti Polsus Kereta Api, Polsus Hutan, dll, dll.

Sementara wibawa Polri dibangun melalui tupoksi awal (back to basic) menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat serupa unjukrasa yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Kelompok Kriminal Bersenjata bukan makar (Makar tupoksi TNI), dan memberantas penyakit masyarakat, serta supervisi bagi polisi-polisi khusus lainnya.

Dunia mencatat 10 kepolisian terbaik di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di antaranya Polisi Nasional Perancis dibentuk 1966 beranggotakan kini 145.200 personel; The Bundespolizei (BPOL) Jerman; Scotland Yard (Mets) Inggris; The Force Kanada; Los Angeles dan New York (LAPD dan NYPD). Juga Kepolisian Bersenjata Rakyat Cina/PAP beranggotakan 1,6 juta menangani kamtibmas, pemelihara perdamaian hingga kebakaran. (Wartawan al-Faqir *)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *