Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Jamiluddin Ritonga: Bahlil Memanfaatkan atau Dimanfaatkan

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut dunia bisnis menginginkan Pilpres 2024 diundur menjadi 2027.

Keinginan para pebisnis menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimaknai sebagai upaya justifikasi atau pembenaran. Suara pebisnis akan digunakan sebagai pembenaran adanya arus bawah yang menginginkan Jokowi sebagai sosok yang mampu memulihkan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19.

Untuk itu, Bahlil seolah-olah menjadi penyambung lidah para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini belum jelas apakah Bahlil memanfaatkan atau dimanfaatkan para pebisnis menjadi corong menyampaikan aspirasi politiknya.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Kamis (13/1/2022).

Kalau Bahlil memanfaatkan para pebisnis, menurut Jamiluddin, berarti inisiatif penambahan masa jabatan presiden datang dari dirinya.

“Para pebisnis dikondisikan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepadanya kemudian meneruskannya kepada Jokowi dan legislatif secara langsung atau melalui media massa,” kata Jamiluddin.

Sebaliknya, lanjut Jamiluddin, bisa saja Bahlil dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.

“Di sini Bahlil rela dimanfaatkan menjadi juru bicara para pebisnis meskipun hal itu bukan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi,” jelas Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Padahal, Jamiluddin meyakini, Bahlil mengetahui kalau hal itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia.

“Namun, ia tetap menyuarakan hal itu agar apa yang disampaikannya dapat menjadi pendapat umum,” ujar Jamiluddin.

Jamiluddin menuturkan, berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi.

“Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi di mana para oligarki sangat berperan,” beber Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin mengungkapkan, para oligarki lihai membentuk pendapat umum palsu untuk menggolkan keinginannya.

“Pendapat umum palsu itu kemudian dijadikan tameng untuk mendesak mengubah peraturan yang menghalangi keinginan mereka,” ucap Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, para oligarki tidak akan peduli dengan pendapat umum murni dari rakyat.

“Hasil survei yang menyatakan mayoritas rakyat tidak menghendaki masa penambahan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode dengan sendirinya akan mereka samarkan,” jelas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Jamiluddin pun meyakini, para oligarki akan menggunakan banyak cara untuk terus menyuarakan penambahan masa jabatan presiden.

“Hal itu akan mereka lakukan dengan memanfaatkan banyak pihak sebagai juru bicara pembentuk opini palsu hingga tujuannya terwujud,” tukas Jamiluddin.

Karena itu, tambah mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini, pihak-pihak pro demokrasi harus jeli membaca gerak-gerik para oligarki dalam membentuk pendapat umum palsu.

“Sebab, sekali pendapat umum palsu terbentuk, mereka akan gunakan sebagai pembenaran mewujudkan tujuannya,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *