Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum, Jampidsus: Anggaran Belum Tersedia, Kontrak Sudah Dilakukan

HEADLINE HUKRIM

Kasus Satelit Naik ke Penyidikan

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Hanya butuh waktu 1 minggu dan meriksa 11 orang, Kejaksaan Agung sudah dapat meningkatkan ke penyidikan kasus Proyek Penggadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur, di Kementerian Pertahanan, Tahun 2015 – 2021.

Dugaan kerugian negara adalah sekitar Rp500 miliar, tapi bisa terus bertambah seiring proses penyidikan.

Perubahan status penyelidikan perkara tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah dalam keterangan pers, Jumat (14/1).

“Tim Penyelidik telah menemukan cukupl bukti, mulai dugaan perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak lain dan unsur kerugian negara,” katanya.

Dalam keterangannya, Febrie didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Laksamana Muda TNI Anwar Saadi, Direktur Penuntutan Dr. Supardi, Plt. Direktur Penuntutan Agus Salim dan Kapuspenkum.

Gelar jumpa pers secara tatap muka dalam ruangan adalah pertama kali terjadi. Acara ini merupakan jawaban keseriusan Kejagung menuntaskan perkara yang tergolong sensitif terkait pertahanan negara.

Febrie mengatakan kehadiran Jampidmil dalam acara tersebut terkait rencana pemeriksaan saksi-saksi dari unsur TNI.

“Apakah nanti berkembang dan dibentuk Tim Penyidik Koneksitas. Saya belum dapat katakan, karena Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru diterbitkan hari ini (Jumat).”

Sprindik Perkara Penggadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur bernomor: PRINT-08/F.2/Fd.2/01/2022, tanggal14 Januari 2022.

Kasus serupa terkait Orbit 123 Bujur Timur, tapi dalam Pengalihan Spektrum L-Band Satelit Garuda dari PT. Pasific Satelit Nusantara ke Inmarsat (Inggeris), tahun 2006 – 2015  pernah diselidiki berdasar Laporan MAKI, Rabu (15/8/2018).

Namun, Direktur Penyidikan Dr. Warih Sadono (saat itu) menyatakan kasus itu tidak dapat dilanjutkan, karena tidak cukup bukti, Rabu (21/12/2018).

Jampidsus menjelaskan peningkatakan status ke penyidikan dilakukan, setelah  tim berkoordinasi dan berdiskusi dengan beberapa pihak yang dapat menguatkan pencarian barang bukti.

Salah satunya, auditor di BPKP sehingga diperoleh masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP.

Selain itu juga, didukung dokumen lain yang dijadikan alat bukti dalam proses pelaksanaan itu sendiri.

Dijelaskan pula proyek Kementerian Pertahanan ini bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan), terdiri pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment dan lainnya.

Keterangan pers ini, juga dihadiri Direktur Penyidikan Dr. Supardi, Plt. Direktur Penuntutan Agus Salim dan dipandu Kapuspenkum Leonard EE. Simanjuntak.

IJON PROYEK

Dari keterangan Febrie terungkap dengan jelas perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak lain dan unsur kerugian negara.

Seperti, kontrak dilakukan. Padahal, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan 2015. Di kalangan rekanan, disebut Ijon Proyek.

Lalu, penyewaan satelit dari Avanti Communication Ltd, seharusnya tidak dilakukan, karena  di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 tahun dapat digunakan.

“Jadi, dalam proses penyelidikan kita temukan proyek tidak direncanakan dengan baik, ” ungkapnya.

Lebih mengejutkan lagi, tim penyelidik mendapatkan satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama.

“Indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, diperkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miliar.”

Nilai uang itu berasal dari  pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avanti Communication Ltd.sekitar Rp41 miliar,  biaya konsultan senilai Rp18, 5 miliar dan biaya Arbitrase Navayo Rp4, 7 miliar.

Disamping itu, ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar 20 juta dolar AS.

Namun, semua ini  masih sebatas  potensi, karena (proses) masih berlangsung seperti terungkap dalam persidangan Arbitrase.

“Dari fakta-fakta jelas nampak kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (ahi)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *