Jajaran Distamhut DKI Bakal Ada Dijadikan Tersangka Kasus Cipayung? 

HEADLINE HUKRIM

Geledah Kantor Distamhut DKI

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kejati DKI bergerak cepat usai Rilis Mafia Tanah Cipayung oleh Jaksa Agung, Rabu (19/4) dengan menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta.

Tindakan hukum ini mengisyaratkan bakal ada Jajaran Distamhut Pemprov DKI  akan dijadikan tersangka?

Rilis Jaksa Agung terkait ditingkatian status penyelidikan ke penyidikan dengan nomorr: Print-01/M.1/Fd.1/01 /2022 tanggal 19 Januari 2022.

Kasipenkum Ashari Syam mengatakan penggeledahan oleh tim penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti.

Sekaligus, melakukan penyitaan sejumlah dokumen dalam rangkaian penyidikan kasus  Pembebasan Lahan oleh Distamhut  DKI  di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 2018.

“Pengeledahan dan penyitaan dilakukan tim penyidik, Kamis (20/1),”

MARK UP

Ashari menjelaskan dari fakta penyidikan terungkap,  pada tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 326.972.478.000 bersumber dari APBD Provinsi DKI.

Anggaran Rp326,9 miliar digunakan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Namun, dalam pelaksanaannya diduga
ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp. 26.719.343.153.

“Kemahalan harga tersebut, karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik.”

“Atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual seperti diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106),” pungkas Ashari.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman secara terpisah mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas tim pembeli lahan dari Distamhut.

Boyamin yakin seyakinnya pembelian lahan tersebut bukan pertama terjadi dilakukan.

“Dus, saya menduga kata kemahalan itu multi tafsir.  Kerena tidak profesional, dugaan cincai anggaran atau dugaan mark up (penggelembungan harga),” tanyanya.

Dia meminta Kejati DKI untuk mendalami dan bila mungkin menjerat pelaku dengan tindak pidana pencucian uang.

“Ini cerita lama yang kembali diputar lantaran tidak terusik,” pungkasnya.

Sebelum ini sudah banyak didengar tentang dugaan potongan 20 persen oleh oknum-oknum. Pada gilirannya anggaran dijadikan ladang korupsi berjamaah.

Contoh terakhir, rencana pembelian lahan di Daan Mogot senilai Rp148 miliar,  tahun 2019 untuk ruang hijau.

Patut diduga,anggaran sudah tersedia dan rencana pembelian sudah pada tahap 14 dan sertifikat sudah dikuasai Notaris yang ditunjuk Dinas Kehutanan.

Tetapi rencana batal dilakukan karena ada gugatan pihak ketiga, yang diduga sengaja diatur.

Sampai kini tidak diketahui nasib anggaran 2019 yang sudah direncanakan untuk membeli lahan tersebut? (ahi) 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *