MAKI Minta Pemerintah Ambil Alih Lahan Sawit Milik Pengusaha Nakal

HEADLINE HUKRIM

Apresiasi Kejagung Bongkar Mafia Migor

JAKARTANEWS.ID-JAKARTA: MAKI ingatkan pengusaha sawit bahwa lahan 9 juta hektar yang dikuasai sekarang sesungguhnya adalah milik negara. 

“Bila kemudian,  mereka mengancam pemerintah terkait penetapan 4 tersangka kasus minyak goreng, maka pemerintah harus tegas cabut HGU dan IUP mereka,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman,  Senin (25/4).

HGU adalah Hak Guna Usaha.  Sementara IUP,  adalah Ijun Usaha Perkebunan (Sawit).

Dia menambahkan dalam program subsidi minyak goreng,  pemerintah sudah berbaik hati dengan berbagai kebijakan agar pengusaha tetap untung.

“Janganlah Air Susu dibalas Air Tuba,” tegas Boyamin.

Sebelumnya, Selasa (19/4) Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka Perkara Mafia Minyak Goreng (Migor).

Selain,  Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana juga ditetapkan 3 pengusaha swasta lainnya.

Mereka, Master Parulian Tumangor (Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia), Stanley M (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) dan PTS (General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas).

AMBIL ALIH

Menuru Boyamin,  atas sikap para pengusaha tersebut, terutama yang nakal Pemerintah untuk tidak segan-segan mengambil alih lahan kebon sawit mereka dan dialihkan kepada rakyat atau PTPN (BUMN).

Selain itu,  masih kata Boyamin kecaman dunia internasional kepada Pemerintah atas pemberian alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terkait perusakan hutan dan deforestasi (pengundulan hutan).

“Artinya, upaya pemerintah selama ini yang membantu pengusaha terkait ancaman dunia internasional melalui Program Hijau tidak dihargai.”

“Justru,  ini momentum bagi Pemerintah untul bersikap tegas sekaligus menunjukan keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

MAKI tak luput mengapresiasi kinerja Kejagung membongkar Mafia Minyak Goreng (Migor)  dan sekalian berharap membongkar hingga ke akarnya, khususnya para penguasa nakal yang diduga berkolusi dengan oknum Birokrat.

“Penegakan hukum adalah untuk keadilan seluruh rakyat dan penegakan hukum tidak bisa ditawar apalagi diancam,” akhirinya.

Sebelumnya, Jumat (22/4) Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah tegaskan pihaknya tidak menoleransi sikap-sikap yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah yang berakibat program pemerintah tidak berjalan.

“Kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku,” tegas Febrie.

Sikap tegas ini bukan Isapan Jempol, sebab selain Mafia Migor juga tengah disidik Mafia Tekstil dengan 4 tersangka, kasus Impor Baja dan kasus Proyek Blast Furnice milik PT. Krakatau Steel.(ahi)

Tagged