Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan  Cipayung Dibancak Oknum Pejabat

HEADLINE HUKRIM

Geledah di Dua Tempat Terpisah

JAKARTANEWS.ID-JAKARTA: Setelah  lama “tertidur” ,  akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) melanjutkan penyidikan perkara Mafia Tanah Cipayung dengan menggeledah di 2 tempat terpisah yang terindikasi sebagai calon tersangka.

Upaya ini dilakukan menyusul ditemukan fakta hukum uang pembebasan lahan diduga telah dibancak rame-rame oleh Oknum Pejabat, Makelar dan Oknum Notaris.

Terakhir, Selasa (15/3) diperiksa Kepala Dinas Pertamanan dan Lahan Kota (Distamhut)  Pemprov DKI  Suzi M. Anwar, Mantan Kadis Distamhut DKI Djafar Muchlisin dan 7  saksi lainnya.

Sampai Selasa (15/3) sudah 34 orang saksi diperiksa perkara korupsi,  yang merugikan negara sekitar Rp17,7 miliar, sejak disidik Rabu (19/1).

Kasipenkum Ashari Syam mengatakan ke-2 tempat yang digeledah, Kamis (12/5) yakni di Cluster Anggrek 2, Blok M1-36E, Tirtajaya,  Depok, tempat tinggal JFR selaku Makelar.

Kedua, Puri Cileungsi E-11/10, FT. 05/08, Kelurahan Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, tempat tinggal PWM (Pensiunan PNS pada Distamhut DKI).

“Dari kedua tempat, tim penyidik sita dokumen pembebasan lahan Kelurahan Setu, Cipayung Jakarta Timur, dokumen/catatan skema pembagian uang, dokumen pengajuan dan penawaran harga tanah serta dokumen transaksi keuangan, ” katanya, Jumat (13/5).

Dalam keterangannya, tidak dijelaskan skema pembagian uang penjualan lahan serta siapa saja yang memperoleh uang rakyat yan bersumber dari APBD DKI.

Juga tidak diterangkan, usai langkah hukum tersebut kedua orang tersebut bakal dilakukan pencegahan ke luar negeri.

OKNUM DISTAMHUT

Ashari menjelaskan dari hasil penyidikan didapat fakta bahwa JFR bersama Notaris LDS diduga telah melakukan
pengaturan harga terhadap 9  pemilik tanah di  Setu, Cipayung Jakarta Timur.

Notaris ini sempat disebut bakal diperiksa, awal April setelah 30 hari surat izin pemberitahuan ke Majelis Kehormatan Notaris DKI. Juga belum dicegah ke luar negeri.

Ke-9  pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1, 6 juta per-meter. Sedangkan harga yang diberikan kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2, 7 juta.

“Diduga dari pembebasan lahan LDS dan JFR mengantongi sekitar Rp17,77 miliar lebih, ” beber Ashari.

Tidak berhenti disitu, garong uang rakyat tersebut diduga juga mengalir ke sejumlah oknum Pejabat Distamhut Pemprov DKI dan Pihak Terkait.

“(Jadi) uang hasil pembebasan lahan Rp17,77 miliar juga mengalir ke sejumlah oknum Distamhut DKI dan Pihak Terkait, ” akhirnya.

Siapa mereka ?

“Kejati DKI harus membongkarnya agar tidak terulang di masa depan, ” pinta Koordinator MAKI Boyamin Saiman secara terpisah.

Secara terang terang, dia sudah mendengar bisik-bisik tetangga tentang dugaan bancakan uang pembebasan lahan dan dugaan potongan uang proyek di muka hingga 20 persen lebih.

“Ini adalah momentum untuk mengusut sampai ke akarnya agar Rakyat tidak selalu dijadikan obyek untuk memperkaya diri. Sementara Rakyat makin kere, ” pungkasnya. (ahi)

Tagged