Kejagung “Telanjangi” Kemdag Soal Penerbitan Persetujuan Ekspor Migor

HEADLINE HUKRIM

Belum Ada Pemanggilan Mendag?

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kejaksaan Agung “telanjangi” Kemdag (Kementerian Perdagangan) terkait penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) Minyak Goreng (Migor).

Lima Pejabat Kemdag, selama dua hari terakhir Kamis (12/5) dan Jumat (13/5) dikejar soal mekanisme pengajuan ijin ekspor dan penerbitan PE melalui sistem Inatrade.

Namun demikian sampai kini Mendag M. Lutfi belum diagendakan untuk diperiksa, meski Direktur Penyidikan Dr. Supardi sudah mengisyaratkannya, Selasa (26/4).

“Harusnya, Mendag diperiksa agar Mafia Migor menjadi terang sehingga praktik yang menyesengsarkan rakyat banyak itu benar-benar ditumpas sampai ke akarnya, ” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu (14/5).

Boyamin berharap Mendag memberikan semua data terkait dugaan Mafia Migor kepada Kejagung, seperti disampaikan di depan DPR, 15 Maret lalu.

“Dengan begitu, Kejagung dapat mendalami dan memperluas skala dan dugaan keterlibatan oknum-oknum pencari rente,” akhirinya.

Sampai kini, baru empat tersangka ditetapkan dalam perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya atau biasa diaebut Mafia Migor, Januari 2021-  Maret 2022.

Para tersangka yang ditetapkan, Selasa (19/4) terdiri Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, Master Parulian Tumangor (Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia),Stanley M (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) dan PTS (General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas).

KEMDAG

Para Pejabat Kemdag yang diperiksa, terdiri R selaku Analis Perdagangan, DR dan P (Fasilitator Perdagangan), Jumat
(13/5).

“Mereka diperiksa sebagai pihak yang
melakukan proses penerbitan PE di Kemdag melalui sistem Inatrade,” ujar Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Jumat (13/5) malam.

Sehari sebelumnya, adalah K, DM dan AF (Analis Perdagangan) diperiksa soal mekanisme pengajuan ijin ekspor ke Kemdag.

Bersamaan dengan itu turut diperiksa, yaitu EN (Direktur PT Jampalan Baru) terkait jumlah minyak goreng yang dipesan ke Permata Hijau Group kemudian alur distribusi.

Terakhir, LCW alias WH ( Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia terkait penjelasan saksi dengan beberapa pihak kementerian, pelaku usaha, pertemuan melalui zoom meeting yang berkaitan dengan permasalahan minyak goreng.

Lalu, Rabu (11/5) terhadap BKJ (Direktur PT. Wahana Tirtasari) dan LCW alias WH selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Selasa (10/5), terdiri LCW (Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia) dan
NS (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang). (ahi)

Tagged