Tak Mampu Lagi Antisipasi Dinamika Hukum, Nasir Djamil: Komisi III DPR akan Revisi UU Narkotika

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Ist)

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Memang saat ini DPR RI ingin mengubah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ini adalah perubahan kedua terkait dengan narkotika.

UU Narkotika itu, sepertinya sudah tidak mampu lagi mengantisipasi dinamika dan perkembangan hukum yang ada di tengah masyarakat, terutama bagaimana mengantisipasi warga negara yang kedapatan menyalahgunakan dan mereka juga menjadi pecandu narkoba.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi bertema: “RUU Narkotika: Komitmen DPR Berantas Narkotika di Tanah Air” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/6/2022).

“Kalau saya lihat undang-undang narkotika yang saat ini sedang dibahas sepertinya ingin mendekriminalisasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, karena ternyata memang akhirnya pemerintah sadar hari ini mayoritas orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan dan yang ada di rumah tahanan negara, itu dihuni oleh mereka yang menyalahgunakan narkoba,” kata politisi PKS ini.

Nasir mengaku miris karena saat ini berkembang istilah bandar dipemakaikan, sementara pemakai dibandarkan.

“Itu bisa jadi benar, sehingga kemudian para pemakai itu menjadi penuh dan mereka kadang-kadang tidak bisa tidur di dalam lapas dan rumah tahanan negara, bahkan pada waktu tidur mereka terkadang jongkok,” ungkap Nasir.

Nasir mengakui, memang penanganan kasus narkoba selama ini memang sangat-sangat tidak memperhatikan aspek kesehatan.

“Jadi orang yang menguasai, orang yang memiliki, orang yang menyimpan itu diancam dengan pidana 4 tahun dan mereka bisa didenda, golongan satu misalnya dikenakan Rp800 miliar atau paling banyak yaitu miliaran angkanya,” ujar Nasir.

Karena itu, lanjut Nasir, memang DPR RI dan pemerintah perlu menyikapi secara serius perubahan ini.

“Karena kita tahu, narkoba ini termasuk salah satu kejahatan yang disebut-sebut sebagai extra ordinary crime. Memang narkoba ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kejahatan luar biasa,” jelas Nasir.

Nasir mengingatkan, narkoba merupakan kejahatan luar biasa karena masif, artinya ada di mana-mana.

“Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote tak ada yang tidak disentuh oleh narkoba. Tidak ada satupun sudut negeri ini yang tidak disentuh oleh narkoba, Bahaya dan dia sangat masif sekali,” beber Nasir.

Masifnya yang lain, jelas Nasir, adalah karena narkoba menjangkau seluruh usia, sedangkan kalau korupsi barangkali dilakukan oleh orang-orang yang berkerah putih saja.

“Narkoba hari ini ya sudah menyasar bukan hanya lapisan atas tapi juga lapisan bawah bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak dan remaja. Jadi memang masifnya itu bukan hanya soal daerah yang dimasuki tapi juga menyasar orang-orang semua lapisan usia,” papar Nasir.

Menurut legislator asal Dapil Aceh 2 ini, kejahatan narkoba ini merupakan kejahatan yang terorganisir.

“Kalau tidak terorganisir tidak mungkin dia bisa merayap kemana-mana dan ada organisasi dan itu mereka biasanya memang sistemnya itu biasa disebut dengan stelsel,” ucap Nasir.

“Tentu saja ini membuat apa namanya situasi Indonesia menjadi darurat narkoba, melihat dia adalah sebuah kejahatan extra ordinary crime tapi memang sayangnya penanganan selama ini belum maksimal,” pungkas Nasir Djamil. (Daniel)

Leave a Reply