Maqdir Ismail Ikadin Dorong Amandemen UU Advokat Pertegas Sistem Multi Bar

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mendesak Pemerintah & DPR RI mengamandemen Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, seiring dinamika organisasi advokat. Yaitu dari sistem wadah tunggal (single bar association) menjadi Multi Bar Association.

“Dinamika organisasi advokat dengan bermunculannya banyak OA itu sebuah keniscayaan, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan hak kebebasan berserikat & berkumpul bagi setiap warga negara,” ujar DR Maqdir Ismail SH LLM, ketua umum Ikadin periode 2022-2027, dalam sambutan pengukuhan & pelantikannya sebagai Ketua Umum Ikadin periode 2022-2027 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/6).
Ketum Maqdir menjelaskan, amandemen itu sejalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PPU-VII/2009 terhadap Uji Materi Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Kemudian ditegaskan surat Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang menginstruksikan Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah calon advokat yang memenuhi syarat; baik ajuan Peradi maupun non-Peradi hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.
“Secara otomatis telah terjadi transformasi advokat, dari sistem single bar menjadi multi bar, dan Ikadin,” ujarnya didampingi Sekjen Rasyid Ridho SH MH. “Program prioritas Ikadin lainnya mendukung percepatan implementasi Restorative Justice demi penyelesaian pidana tidak selalu harus diakhiri prosesi persidangan yang rumit dan berbelit.”
Sampai saat ini, diakuinya, hukum pidana di Indonesia belum menerapkan keadilan restoratif secara komprehensif. Meskipun Kepolisian Republik Indonesia telah memulainya sejak tahun 2018, ketika dikeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 dan disusul Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Serta Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021.
“Adanya kodifikasi yang tidak terunifikasi menjadi tantangan utama dalam melaksanakan restorative justice, seolah-olah masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan sendiri sesuai dengan tingkat dari proses penyelesaian perkara dalam membuat aturan. pada saat yang sama perlu adanya perpu agar ada kesamaan dalam pelaksanaan hukuman berdasarkan proses restorative justice sambil menunggu disahkannya KUHAP yang baru,” tutupnya.
Dubes Norwegia
Pengukuhan kepengurusan DPP Ikadin periode 2022-2027 dinakhodai Ketum Maqdir Ismail diwarnai tayangan video ucapan selamat dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Prof Todung Mulya Lubis, yang juga pendahulu yang digantikannya.
“Kami yakin Pa’ Maqdir Ismail mampu menjaga marwah Ikadin sebagai organisasi advokat pejuang. Untuk itu saya ucapkan selamat,” ujarnya setelah menyampaikan dinamika Ikadin, sebagai satu dari delapan organisasi advokat sebagai bagian pembentuk UU 18/2003.
Pelantikan disimbolisasi dengan penyerahan bendera pataka berlambang Ikadin dipimpin ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin, DR HM Busyro Muqoddas SH MHum. “Semoga pa’ Maqdir Ismail tetap memegang teguh Pakta Integritas yang dibacakannya,” ujar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menggantikan Antasari Azhar SH MH itu.
Kepengurusan DPP Ikadin 2022-2027 itu terdiri Ketua Umum Maqdir Ismail, Sekjen Rasyid Ridho, dan Bendahara Umum Dra Hj Wigati NP SH LLM, dibantu para ketua bidang termasuk DR Nuno Magno SH MH CLA CLTI, yang juga ketua panitia pelaksana Pelantikan. (royke)

Leave a Reply