Pemerintah Australia Puji Kejagung Keberhasilan Berantas Korupsi 

Wadubes Australia Temui Jaksa Agung

Pertemuan Jaksa Agung dan Wadubes Australia. (Ist)

JAKARTANEWS.ID-JAKARTA: Pemerintah Australia memberikan pujian kepada Kejaksaan Agung dalam pemberantasan tindak korupsi.

Pujian atai apresiasi tersebut disampaikan Wakil Dubes (Wadubes) Australia untuk Indonesia Steve Scott dalam pertemuan dengan Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Jajaran, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Rabu (15/6).

Kehadiran Wakil Dubes Australia itu dalam rangka mendampingi Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) bertemu dengan Jaksa Agung.

“Banyak kemajuan dicapai dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dibanding kunjungan terakhir dirinya, tahun 2017 lalu,” katanya.

Tidak dijelaskan lebih lanjut kemajuan dicapai, namun secara kasat mata tentu keberhasilan mengungkap Skandal Mega Korupsi Jiwasraya dan Asabri serta keberhasilan penuntutan Terdakwa Irianto (Mafia Tekstil) terkait merugikan perekonomian negara.

Hal lain, penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan Restorative Justice serta keberhasilan Badan Diklat Kejaksaan meningkatkan SDM sehingga membantu penegakan hukum oleh Kejagung.

Apresiasi serupa sudah diperoleh dari penitian lembaga survei Indikator Politik Indonesia, sebelum ini.

Dalam pertemuan itu Steve Scott didampingi Minister Counsellor Politics Adrian Lochrin, Counsellor Politics Julian Bowen, Unit Manager Justice & Democratic Governance Ade Ganie, Ketua Tim AIPJ2 Craig Ewers, dan Manager AIPJ2 Judhi Kristantini.

KERJASAMA

Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi kepada AIPJ2 atas kerja sama yang terjalin selama ini serta dukungan pendanaan yang diberikan.

Serta, berharap kerja sama ini terus berlangsung demi meningkatkan upaya penegakan hukum.

“Adapun hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai rencana kerja sama antara Kejaksaan RI dan AIPJ2, ” ujarnya.

Kerjasama dimaksud,  meliputi aspek pengembangan kebijakan, perbaikan sistem, dan pengembangan kapasitas (transparansi dan akuntabilitas melalui kegiatan asesmen risiko korupsi dan implementasi rekomendasi) dan lainnya.

Materi lain yang dibicarakan,  pembaharuan terhadap Nota Kesepahaman antara Kejagung dan Departemen Kejaksaan Agung  Australia.

Sebelumnya, dilakukan penandatanganan pada 3 Februari 2017 lalu dan sudah berakhir pada 2 Februari 2022.

“Nota kesepahaman ini ditujukan untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama hukum yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan respon penegak hukum terhadap ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya, ” pungkas Jaksa Agung.

Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung disertai Wakil Jaksa Agung Sunarta, Jaksa Agung Muda (JAM) Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, JAM Intel Amir Yanto, JAM Pidum Fadil Zumhana dan Kepala Badiklat Kejaksaan Tony T. Spontana. (ahi)

Leave a Reply