Dualisme Kepengurusan GM FKPPI, Hans Pertanyakan 1.270 Kegiatan yang Diklaim Kubu Riyanta

Presidium Pusat GM FKPPI Hans Silalahi,  dkk,  usai memberikan keterangan pers. (joko)

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Dualisme kepengurusan Presidium Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan  dan Putra Putri TNI/Polri ( FKPPI) makin memanas. Ketua Umum dari pihak Hans Silalahi menilai telah terjadi kebohongan publik oleh PP FKPPI pimpinan Dwi Rianta Soerbakti pasca Munas  X pada Desember  2020.

Hans menekankan ada 12 butir pengingkaran dari hasil Munas PP GM FKPPI, sehingga organisasi masyarakat (Ormas) kebanggaan putra-putri TNI/Polri itu kini meredup selama 2,5 tahun terakhir. “Saat rapat formatur disepakati bahwa pembentukan kepengurusan didaftar dulu nama-nama yang akan menjadi pengurus. Di mana setelah Munas X  berakhir  akan dilakukan rapat formatur. Sebab, pembahasan kepengurusan  di formatur akan dilengkapi  dokumen administrasi dan kesediaan  menjadi pengurus,” kata Hans kepada wartawan di kawasan Menteng,  Jakarta Pusat, Jumat  (17/6).

Hans menambahkan kepengurusan Dwi Rianta Soerbakti telah membuat dan menetapkan AD/ART diduga suatu  perbuatan melanggar Keputusan Munas. “Seharusnya semua keputusan  Munas X melalui pimpinan sidang dan panitia pengarah,” kata Hans didampingi pimpinan lainnya seperti Victor Aritonang, Basril Hasan, Saiful Kemal,  dan Sekjen Ruslan Samual. Hans berpandangan, selama 2,5 tahun ini, Rianta telah menjalankan kepengurusan  adalah ilegal. Artinya musda-musda dan rakerda atau keputusan lainnya dianggap batal.

Hans menyatakan bahwa pendaftaran organisasi PP GM FKPPI ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham dan Kemendagri patut dipertanyakan prosedurnya di mana berita acara penyerahan dari pengurus lama tidak pernah dilakukan. “Kemenkumham harus mengoreksi surat terdaftar GM FKKPI,” kata Hans.

Presidium Pusat GM FKPPI juga meragukan adanya klaim 1.270 kegiatan sosial dalam 2,5 tahun. “Padahal dalam kurun waktu ini kita sedang menghadapi pandemi Covid, bagaimana bisa menjalankan kegiatan sebanyak itu,” papar Hans. Menyikapi fakta-fakta itu, para senior yang tergabung dalam presidium akan melakukan langkah tegas yang konstitusional untuk  menyelamatkan  organisasi.

Ketua Presidium Pusat GM FKPPI Ruslan Samual menambahkan,  sejumlah pengurus wilayah (PW) FKPPI telah merespons keras terkait kondisi PP GM FKPPI. “Kami telah mendapat pengaduan atas keresahan pengurus wilayah terkait kondisi organisasi PP GM FKPPI dan menuntut adanya Munaslub,” kata Ruslan. (joko)

Leave a Reply