Siapa Bakal Menjadi Tersangka Perkara Jeruk Makan Jeruk?

Kasus Pemerasan Naik ke Penyidikan 

JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: Siapa bakal menjadi tersangka, setelah ditingkatkan ke penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh dan terhadap Pejabat Kumham dan Gratifikasi ? 

Pertanyaan itu menyusul sikap tegas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani terhadap laporan MAKI, yang menaikan ke penyidikan, Rabu (15/6).

Kasus dugaan pemerasan oleh dan terhadap pegawai pada institusi yang sama dikalangan pejabat biasa disebut istilah Jeruk Makan Jeruk.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyambut gembira gerak cepat Kajati DKI Jakarta terhadap praktik yang amat dan sangat meresahkan Jajaran Pegawai Kumham tersebut.

“MAKI mengapresiasi atas cepat tanggap atas laporan masyarakat tersebut, ” katanya, Sabtu (18/6).

Sebelumnya, Jumat (17/5) Kasipenkum Ashari Syam menginformasikan Kejati DKI telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan.

“Tim berpendapat telah ditemukan bukti permulaan cukup telah terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi, ” terang Ashari.

SIAPA ?

Dalam laporan MAKI, Rabu disebutkan identitas pelaku dugaan pemerasan dan gratifikasi adalah GD, Mantan Pejabat Eselon III, Biro Kepegawaian, Setjen Kumham.

“Inisialnya GD, Mantan Pejabat di (Biro) Kepegawaian, Kumham, ” tuturnya seraya terus mengingatkan MAKI tetap menjunjung asas Praduga Tidak Bersalah.

Lalu bagaimana menurut Kejati DKI ?

Ashari menduga praktik itu dilakukan oleh Pejabat Kabag Mutasi, Biro Kepegawaian, Setjen Kumham, pada tahun 2020- 2021.

“Dari Gelar Perkara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspose diduga pemerasan dan gratifikasi dilakukan oleh Pejabat Kabag Mutasi, Biro Kepegawaian, Setjen Kemenkumham, ” beber Ashari.

Namun, seperti kata pepatah tua adalah tiada mungkin praktik korupsi dilakukan seorang diri.

“Beri kesempatan Kejati DKI bekerja, ” saran Boyamin.

DIMUTASI

Ashari memaparkan praktik yang diduga dilakukan, dengan cara menyalahgunakan kewenangan.

Dalam hal ini, memaksa beberapa orang kepala Rutan dan/atau kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menyerahkan sejumlah uang, dengan janji mendapatkan promosi jabatan.

“Jika tidak menyerahkan sejumlah uang,  mereka diancam akan dimutasi jabatan, ” ujarnya.

Diduga uang yang terkumpul, dari laporan MAKI puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uang hasil praktik itu ditransfer ke rekening GD, keluarga dan anak buahnya. (ahi)

Leave a Reply