Analisis Penghindaran Pajak Penghasilan Antarkan Hendri Raih Gelar Doktor

JAKARTANEWS.ID -DEPOK: Promovendus Hendri berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Analisis Praktik Penghindaran Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Lintas Batas Di Indonesia” pada sidang promosi doktor bidang Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Depok, Rabu (22/6/2022).

Sidang promosi doktor dipimpin oleh Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. yang juga sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tim Penguji lainnya dalam sidang promosi tersebut adalah Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., Dr. Machfud Sidik, M.Sc., dan Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., C.A., M.B.A.

Selama penelitian, Dr. Hendri dibimbing oleh Promotor Dr. Ning Rahayu, M.Si. dan Ko-Promotor Dr. Milla Sepliana Setyowati, M.Si., Ak.

Dalam paparan disertasinya Dr. Hendri menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pertama, skema penghindaran Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan cara menghindari kehadiran fisik di Indonesia; melakukan fragmentasi kegiatan usaha, dan menjalankan fungsi preparatory dan auxiliary.

“Kedua, dengan memanfaatkan skema pembayaran melalui media atau platform luar negeri; Ketiga, Penghindaran pajak dengan melakukan praktik transfer pricing melalui skema perjanjian cost contribution terkait pengalihan aset tak berwujud di negara dengan tarif pajak rendah untuk kemudian dilisensikan ke entitas di negara lain,” paparnya.

Selanjutnya Dr. Hendri menjelaskan bahwa selain alasan adanya celah regulasi yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, hasil penelitian juga menunjukkan moral pelaku usaha sebagai salah satu alasan dilakukannya skema penghindaran pajak tersebut.

Pada sidang promosi doktor itu, Hendri mengungkapkan Solusi Dua Pilar yang terdiri dari Pilar Satu dan Pilar Dua guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh aturan pajak internasional yang lama.
Pilar Satu menawarkan yurisdiksi pasar hak pemajakan baru atas Multinational Enterprises, terlepas dari ada atau tidak adanya kehadiran fisik. Penyederhanaan konsep arm’s length principal juga dilakukan dalam Pilar Satu ini sehingga sengketa pajak juga diharapkan dapat dihindarkan.

“Sedangkan Pilar Dua menetapkan pajak minimum 15 persen atas laba perusahaan sehingga akan membatasi kompetisi pajak, pungkas Dr. Hendri. (yok)

Leave a Reply