Anggota Komisi II DPR RI Dukung Saran Mendagri Pj Kepala Daerah Diusulkan DPRD

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang sedang menyusun Permendagri yang mengatur pemilihan pj kepala daerah bisa diusulkan oleh DPRD.

Menurut Guspardi, pengangkatan sejumlah pj kepala daerah baru-baru ini untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah akibat keserentakan Pemilu pada tahun 2024 telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai kurang melibatkan partisipasi publik,” ujar Guspardi saat dimintai keterangan, Rabu (22/6/2022).

Oleh karenanya, imbuh Guspardi, perlu pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam proses penetapan calon penjabat gubernur, pj bupati/wali kota.

“Seyogyanya pemerintah memerlukan pertimbangan serta usulan dari anggota DPRD dalam pemilihan penjabat kepala daerah guna memperkuat legitimasi penjabat terpilih,” tegas Politisi PAN ini.

Guspardi menuturkan usulan yang disampaikan oleh Mendagri untuk Pj gubernur, DPRD provinsi mengusulkan 3 nama dan Kemendagri juga akan mengajukan 3 nama.

“Sementara di tingkat kota dan kabupaten, usulan nama calon wali kota dan bupati bakal diajukan oleh DPRD kota dan kabupaten sebanyak 3 nama, lalu oleh gubernur masing-masing wilayah sebanyak 3 nama, dan Kemendagri pun 3 nama. Selanjutnya baru dipilih satu yang akan ditetapkan menjadi pj kepala daerah,” papar Anggota Baleg DPR RI ini.

Oleh karena itu, lanjut Guspardi, pengajuan nama pj kepala daerah oleh DPRD Provinsi, DPRD kabupten/kota tentang pj kepala daerah ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan dimatangkan konsep dan mekanismenya.

“Karena nantinya, penjabat gubernur akan bekerja sama dengan DPRD Provinsi. Begitu juga pj bupati dan pj walikota akan bersinergi dengan DPRD kabutan/kota dimasing -masing daerah,” jelas legislator asal Dapil Banten 3 ini.

“DPRD yang ikut mengusulkan kepala daerah melalui mekanisme pj kepala daerah tentu merepresentasikan pemilihan yang lebih demokratis karena hak konstitusional masyarakat telah diwakili oleh anggota DPRD,” pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang menyusun Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang aturan teknis pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah. Dalam aturan yang sedang dirancang itu, nantinya pihak DPRD dapat mengusulkan 3 nama calon Pj.

Tito mengaku hal tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat yang menginginkan agar penunjukkan Pj lebih demokratis dan transparan.

“Memang ada beberapa aspirasi yang menginginkan agar mekanisme yang lebih demokratis dan transparan. Kita melihat demokratis ini kan tidak mungkin kita adakan Pilkada kan untuk penjabat ini, ini kan penugasan, sifatnya penugasan, undang-undang mengatakan demikian. Jadi kita akan membuka mekanisme meminta masukan kepada DPRD,” kata Mendagri Tito Karnavian. (Daniel)

Leave a Reply