JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Hebat! Belum sepekan menjabat, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, membantah praktek mafia dalam jaringan minyak goreng. Reaksi pun bermunculan, mulai petani, masyarakat konsumen, hingga kalangan politikus.
Mendag Zulkifli Hasan mengklaim kisruh minyak goreng curah dengan harga selangit mampu diatasi dalam tempo satu bulan melalui pemerataan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. “Saya kira tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman (yang) punya CPO langsung jual cepat. Nah, ada keterlambatan kita antisipasi, kemudian dia mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. terlambat gitu,” jelas Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), yang menggeser Muhamad Luthfi.
Karena itulah Mendag mengungkapkan optimismenya mampu memberesi kisruh migor dalam tempo satu bulan, seperti dikutip tribunnews (Selasa, 21/6). Kendati diakuinya urusan migor tetap di bawah kendali Menko Maritim & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Padahal Presiden Joko Widodo atau Jokowi pertengahan bulan lalu telah memerintahkan aparat hukum untuk memproses dugaan penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng.
“Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5) lalu.
Praktik mafia migor pun diungkap Kejaksaan Agung pimpinan Burhanuddin ST. Pejabat Eselon I setingkat Direktur Jenderal (IWW) Kementerian Perdagangan bersama sejumlah pelaku usaha dijadikan tersangka. Namun gejolak harga minyak goreng terus berlanjut hingga sekarang.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyangsikan kemampuan sosok Zulhas menangani kisruh Migor, yang sangat kental aroma politis dibanding menyelesaikan soal harga Migor (ekonomi).dalam reshuffle kabinet.
“Jadi kita mungkin akan melihat konflik kepentingan yang lebih besar,” ujar Huda seraya menjelaskan. Zulhas, katanya, pernah bermasalah sewaktu Menteri Kehutanan soal alih fungsi hutan 2014, termasuk banyak produsen CPO membuka lahan hutan.
Alhasil Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai Mendag Zulhas seperti menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak.
“Pernyataan kontraproduktif, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor mafia di industri sawit maupun migor,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6).
Diungkap Darto, sewaktu Presiden melarang sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.
“Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini,” ucapnya.
Ditengarainya, industri sawit kental dengan monopoli oleh beberapa konglomerat sawit besar selaku trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia. Hal itu bisa dilihat pasca penangkapan mafia migor, dimana kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan tetapi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan. “Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul-betul terjadi.
Terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani,” tandas Darto.
Protes Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dikomandoi Tulus Abadi diam-diam bersetuju dihapusnya minyak goreng curah asalkan migor kemasan sederhana tetap terjangkau rakyat melalui kebijakan harga eceran tertinggi kisaran per liter Rp 14.000 – Rp 15.500.
Hal senada pernah diungkap produsen minyak Goreng, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl). Kata Direktur Eksekutif Gimni, Sahat Sinaga, migor curah bermasalah mulai potensi tumpah 5-7% selama di perjalanan menuju konsumen; rentan dicurangi dengan mengolah kembali minyak jelantah (bekas goreng); dan tidak efisien.
“Hanya saja Migor curah menjadi kemasan murah sederhana itu justru membuka peluang oligopoli,” ujar Sahat Sinaga kepada media, Minggu (12/6).
Serupa ancaman Menko LBP kepada pelaku usaha nakal yang bermain-main dalam kelangkaan & harga mahal.
“Kami bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) untuk memantau harga migor.” (royke)
