Akankah Para Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Lolos Jerat Hukum?

Berkas Perkara Garuda Limpah Tahap II

Pelimpahan Tahap II berkas perkara Penggadaan Pesawat Garuda. (Ist)

JAKARTANEWS.ID -JAKARTA: Perkara Penggadaan Pesawat Garuda bakal  digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, setelah dilakukan pelimpahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Sesuai praktik hukum beracara, setelah dilakukan pelimpahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka diikuti penyusunan dakwaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan.

Akankah Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia Emirsyah Satar (2005 – 8 Desember 2015), M. Arif Wibowo (12 Desember 2014 – 2017), Pahala Mansury (12 April 2017-September 2018), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputta (September 2018- 2019) dan Irfan Setiputra (2020 – kini) lolos jerat hukum ?

Berkara perkara penggadaan pesawat tahun 2011 – 2021 sejauh ini baru mejangkau Lapis Kedua Manajemen bukan Pengambil Keputusan dalam penggadaan 18  Pesawat Jenis Bombardier CRJ- 1000 dan pengambil alihan ATR 72-600.

Mereka terdiri, Vice President (VP) Strategic Management Office tahun 2011-2012 Setijo Awibowo, Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery 2014-2019 Agus Wahjudo dan VP Treasure Management 2005-2012 Albert Burhan.

“MAKI berkeyakinan perkara ini tidak berhenti pada 3 tersangka. Mengingat banyak contoh perkara lain berlanjut, setelah diperolah fakta baru dalam persidangan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (22/6).

Selain itu, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp8, 819 triliun adalah tidak masuk akal  dibebankan  kepada tiga tersangka, notabene hanya Pelaksana Kebijakan.

“Tentu, Kejaksaan Agung punya strategi tertentu dalam penyidikan. Dus, karena itu perkara ini menarik diiikuti agar jangan sampai pihak yang bertanggung jawab justru, lolos jerat hukum. Tentu, kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.”

Dari catatan Jakartanews. Id., baru Emirsyah (dalam tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung), M. Arif Wibowo dan Irfan yang diperiksa. Arif bahkan tiga kali diperiksa dalam kapasitas Dirut PT. Citilink.

Perusahaan ini adalah anak usaha PT. Garuda yang diduga sempat menggadakan Pesawat ATR 72- 600 dan lalu diambail alih oleh PT. Garuda ?

Emirsyah ditahan terkait perkara suap penggadaan pesawat Bombardier, Airbus SAS  Roll Royce (mesin pesawat) dan Summberville Pasific Inc., yang disidik KPK

Emirsyah terbukti menerima suap sebesar Rp49, 3 miliar dan dipidana selama 8 tahun, denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan penjara, Mei 2020.

Terakhir,  Jaksa  Agung ST. Burhanuddin saat RilIs acara penyidikan perkara Garuda, Rabu (19/1) telah mengisyaratkan pihaknya tidak akan berhenti pada penggadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600

DITAHAN

Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana mengatakan pelimpahan tahap dua tiga tersangka dari Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan,Pidsus, Kejagung  kepada JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta dilakukan, Selasa (21/6).

“Prosesnya dilakukan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan,” tuturnya, Selasa malam.

Dengan pelimpahan tahap II di tahanan, maka ketiga tersangka tetap dalam status tahanan.

“Mereka berdua ditahan selama 20 hari sejak 21 Juni sampai 10 Juni. AW dan AB ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. SA di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. ”

Tiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor No:31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Tipikor No:20/2001 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara !

TIDAK TRANSPARAN

Ketut beberkan dalam rangkaian proses penggadaan 18 unit pesawat Sub 100 Seater tipe Jet kapasitas 90 Seat jenis,  pesawat CRJ-1000, 2011 baik tahap perencanaan dan evaluasi tidak sesuai
dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Dalam tahapan perencanaan yang dilakukan Tersangka SA, tidak terdapat laporan analisa pasar, laporan rencana rute, laporan analisa kebutuhan pesawat, dan tidak terdapat rekomendasi BOD dan Persetujuan BOD.

“Lalu, dalam tahap pengadaan pesawat evaluasi, dilakukan mendahului RJPP dan/atau RKAP dan tidak sesuai dengan konsep bisnis “full service airline” PT Garuda Indonesia (persero) Tbk,” ungkapnya.

Dia melanjutkan ES selaku Direktur Utama, H selaku Direktur Teknik, Tersangka AW, Tersangka AB dan Tersangka SA bersama tim perseoran / tim pengadaan melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang Bombardier CRJ-1000.

“Namun, penetapan pemenang dilakukan secara tidak transparan, tidak konsisten dalam penetapan kriteria, dan tidak akuntabel dalam penetapan pemenang.”

Akibat proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR72-600 yang dilakukan tidak sesuai dengan PPA, prinsip-prinsip pengadaan BUMN dan prinsip business judgment rule, maka performance pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan.

“Akibat perbuatan mereka  menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar USD 609.814.504,00 atau nilai ekuivalen Rp. 8.819.747.171.352,00 ,” akhirinya. (ahi)

Leave a Reply