Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

UU Provinsi Sumbar Disinyalir Tak Akomodir Adat Mentawai, Ini Penjelasan Guspardi Gaus

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Daniel)

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus merespons kritikan sejumlah pihak terkait tidak diakomodirnya adat dan budaya masyarakat Mentawai dalam Undang-Undang Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang baru.

Menurut Guspardi masyarakat Sumbar itu mayoritas Suku Minangkabau, namun juga ada suku lain seperti Mentawai, Batak, Jawa, dan lainnya.

Guspardi menegaskan, Komisi II DPR RI sangat memahami kondisi Sumbar yang penduduknya plural dan beragam itu.

“Kami di Komisi II sangat memahami itu, oleh karena itu undang-undang tentang Sumatera Barat mengakomodir keberadaan dan eksistensi masyarakat di luar suku Minangkabau,” ujar Guspardi kepada para awak media, Selasa (19/7/2022)

Buktinya, jelas Guspardi, dapat dilihat pada Pasal 5 huruf c dalam undang-undang tersebut, yang menjelaskan karakteristik Provinsi Sumbar, berbunyi: Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat
Sumbar.

“Jika dicermati isi pasal 5 huruf c UU provinsi Sumbar. Maka yang berbicara tentang kekhasan suku Minangkabau hanya ada tiga suku kata, yaitu Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, kemudian Adat Salingka Nagari. Sementara, kalimat berikutnya itu bersifat umum,” terang Anggota Komisi II DPR RI ini.

“Maka kalimat lainnya itu yang lebih panjang bersifat umum, karena pada ujung kalimatnya dikunci dengan kata masyarakat Sumatera Barat. Sementara Etnis lain yang punya budaya, kearifan lokal, punya religi yang taat, ketinggian adat istiadat, itu adat apa? Yaitu adat Jawa, adat Batak, adat Mentawai dan lainnya,” ungkap Guspardi.

Politisi PAN ini pun
memastikan Undang-Undang Provinsi Sumbar mengakomodir seluruh agama, budaya dan etnis yang ada di Sumbar, karena jelas UU provinsi Sumbar itu berbicara tentang ketinggian adat istiadat Sumbar, bukan hanya Minangkabau.

“Semuanya menampung orang Sumatera Barat yang terdiri dari berbagai adat budaya, kalau ke khasan Minang itu untuk menegaskan karena mayoritas, tapi bukan berarti semuanya. Itulah makanya Komisi II memasukkan Adat Basandi Syara”, Syara’ Basandi Kitabullah sebagai sebuah kekhasan Minangkabau,” ujar legislator asal Dapil Sumbar 2 ini.

Menurut Guspardi, pengertian orang Minang itu pasti Islam, kalau bukan Islam maka bukan orang Minang. Beda dengan suku lain seperti Batak ada yang Islam dan ada Kristen, begitu juga dengan Mentawai ada yang Islam dan Kristen juga.

“Oleh karena itu, jangan ada pihak yang memplintir dengan dimasukkanya Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah, maka Sumbar dianggap mengesampingkan adat-adat, agama, budaya, dan suku lainnya,” tukas Guspardi.

Harus diakui, tutur Anggota Baleg DPR RI ini, Sumbar yang mayoritas Minangkabau memiliki karakteristik sendiri dan berbeda dengan suku lain.

“UU tentang Provinsi Sumbar sudah dirancang dengan matang untuk mengakomodir semua etnis yang ada di Sumbar, termasuk adat budaya Mentawai dengan kekhasannya tersendiri dengan mayoritas penduduk beragama Kristen,” pungkas Guspardi Gaus. (Daniel)

Tinggalkan Balasan