Skandal Lahan Cipayung Muncul dalam Perspektif Lain

Oleh: Abdul Haris Iriawan *)

Perkara Pembebasan Lahan Cipayung, Jakarta Timur biasa disebut Skandal Tanah Cipayung terus menggelinding.

Sejak disidik Rabu (19/1) dan dirilis langsung oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin didampingi Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah, di Lobi Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung sudah empat tersangka ditetapkan, sampai Jumat (17/6) dan ditahan, Rabu (20/7).

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik dibawah komando Aspidsus (saat itu) Abdul Qohar, kini digantikan Nurcahyo Jangkung Madyo yang sebulan lalu menahan tersangka terakhir JFR diduga Makelar Tanah.

Tersangka JFR dijadikan tersangka, 19 Juni 2022, susul Oknum Notaris Linda Darlinah Siran dan Swasta MTT, Senin (13/6) dan Mantan Kepala UPT Tanah Dinas Pertamanan dan Lahan Kota (Distamhut) Pemprov DKI inisial HH, Jumat (17/6).

Penetapan tersangka didahului cegah bepergian terhadap lima orang, yakni LDS, HH, JFR dan PWN dan HSW. Dua nama terakhir masih saksi. Tersangka MTT tidak didahului pencegahan.

SUZY MARSITWATI

Sampai Selasa (15/3), seperti disampaikan Kasipenkum Kejati DKI (waktu itu) Ashari Syam, sudah  34 orang saksi diperiksa oleh Tim Penyidik Perkara Mafia Tanah Cipayung, termasuk Kadis Dinas Pertamanan dan Lahan Kota (Distamhut) DKI Suzy Marsitawaty Anwar dan Eks. Kadis Distamhut Djafar Muchlisin.

Selain memeriksa, Kejati DKI juga menggeledah dan menyita barang bukti di Kantor Distamhut DKI, akhir Januari 2022.

Namun dalam keterangannya, tidak dijelaskan hasil pemeriksaan terhadap Kadis dan Mantan Kadis Distamhut Pemprov DKI Jakarta.

Belakangan, nama Suzy  muncul ke permukaan atas kegiatan yang diprakarsai bekerjasama dengan Kejati DKI, Jumat (28/10).

Kegiatan itu, berupa penanaman 1028 batang pohon bakau, di Hutan Mangrove Blom Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara (Berita Ekspress. Com, Minggu, 6/11).

BANCAKAN

Mengacu keterangan Ashari Syam, Minggu (19/6) pembebasan lahan  Cipayung dilakukan, 2018 tanpa disertai persetujuan Gubernur DKI Jakarta.

Tersangka HH (Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan pembebasan lahan di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung. Jakarta Timur.

Selain itu, tanpa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Peta Informasi Rencana Kota dari Dinas Tata Kota dan Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Tidak berhenti disitu, HH juga memberikan Resume Penilaian Properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah di Setu, Cipayung dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) kepada Notaris LDS.

“Resume diberikan sebelum hari pelaksanaan musyawarah/negosiasi harga dengan warga pemilik lahan, ” paparnya.

Data yang diserahkan HH, oleh LDS kemudian dipergunakan guna melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9  bidang tanah di Setu, Cipayung Jakarta Timur.

Singkat cerita, pembebasan lahan dilakukan dan lahan 8 orang warga ddihargai Rp1,6 juta per-M2. Padahal, seharusnya Rp2,7 juta per-M2

Total uang yang dibayarkan Distamhut DKI sebesar Rp46, 499, 550 miliar. Sedangkan total uang yang diterim 8 Warga hanya Rp28, 729, 34 miliar.

“Patut diduga, uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp17, 770 miliar, ” ungkap Ashari.

Belakangan, diketahui uang haram Rp17, 7 miliar dialirkan ke sejumlah oknum Pejabat DKI dan Pihak Terkait lainnya.

MANTAN KASUBDIT

Pertanyaannya, apakah mungkin uang haram itu hanya mengalir ke seorang pejabat Distamhut (Dinas Pertamanan dan Kehutanan, d/h Dinas Kehutanan) ?

Kajati DKI Dr. Reda Manthovani kepada Jakartanews. Id., Rabu (15/6) isyaratkan pihaknya akan terus menelusuri para pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Buntut statement Reda, HH (Pejabat Distamhut) dijadikan tersangka, Jumat (17/6) dan disusul JFR, Selasa (19/7).

Dengan latar belakang Aspidsus Nircahyo sebagai Kasubdit Korupsi dan TPPU, Direktorat Penyidikan, Pidsus, Kejaksaan Agung besar harapan perkara tersebut diungkap bukan berhenti pada HH.

“Kami meyakini, semua pihak yang diduga menerima aliran uang itu akan diungkap dan dijadikan tersangka, ” kata Ketua Tim Advokasi Patriot Indonesia (TAPI) Iqbal Daud Hutapea, Senin (7/11). (Wartawan Senior *)

Leave a Reply