Lambat Kirim DIM ke DPR, Mulyanto Kritik Keras Pemerintah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Ist)

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik keras pemerintah yang lamban menyerahkan daftar isian masalah (DIM) RUU EBT.

Akibat tidak ada DIM tersebut, ungkap Mulyanto, maka pembahasan RUU EBT di DPR menjadi tidak jelas kapan bisa dimulai.

Mulyanto minta pemerintah menghormati ketentuan Undang-Undang yaitu mengirimkan surat presiden dan DIM paling lambat 60 hari setelah DPR mengirimkan surat ke Presiden.

“DPR punya fungsi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya bersama dengan pemerintah,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Namun demikian, lanjut Mulyanto, berbagai agenda DPR itu, khususnya di Komisi VII menjadi macet karena pemerintah tidak mentaati aturan main 60 hari setelah disampaikannya surat dari DPR.

Mulyanto menyebut hingga saat ini Komisi VII DPR tidak dapat bergerak sama sekali untuk membahas RUU EBT.

“Padahal katanya di G20 Pemerintah mendukung EBT, mendukung berbagai program green energy, tapi faktanya terkait pembentukan regulasinya sampai detik terakhir DPR belum menerima DIM-nya,” sindir Mulyanto.

Mulyanto memahami di internal pemerintah belum kompak terkait masalah ini, namun itu harusnya bukan alasan untuk menunda penyusunan DIM RUU EBT.

Mulyanto menegaskan, pemerintah seharusnya bisa berkoordinasi agar masalah ini selesai tepat waktu.

“Kami mengkritik persoalan ini. Akibatnya agenda kita untuk memasukan RUU migas menjadi terlambat. Karena kesepakatan di Badan Legislasi (Baleg) masing-masing menyelesaikan dulu satu RUU. Kalau sudah selesai baru maju ke RUU berikutnya,” ujar Mulyanto.

“Sepengetahuan saya Komisi VII punya dua agenda. Yang pertama RUU EBT, setelah ini rampung kita masuk ke RUU Migas. Tapi kalau RUU EBT-nya tersandera seperti ini, entah sampai kapan, wallahu a’lam bishawab dengan RUU Migasnya,” sambung Anggota Baleg DPR RI ini.

Kemarin, tambah Legislator asal Dapil Banten 3 ini, Komisi VII telah membahas dengan SKK Migas, sampai pada kesimpulan urgent untuk segera dibahas RUU Migas ini.

“Jadi ini kritik PKS terhadap pemerintah. Mari kita jalankan aturan ketatanegaraan secara tertib agar kewenangan dan kekuasaan DPR membentuk UU dapat terlaksana dengan baik,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Leave a Reply