Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Kumpulkan Alat Bukti Skandal GTS, Staf PT. Graha Telkom Sigma pun Digarap

TAPI Sebut Terjadi

JAKARTANEWS.ID-JAKARTA: Kumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangka Skandal GTS, Staf PT. Graha Telkom Sigma (GTS) pun ikut digarap Kejaksaan Agung. 

Sampai usai pemeriksaan belum ada seorang pun dicegah bepergian ke luar negeri terhadap Jajaran Manajemen PT. GTS,  anak usaha PT. Sigma Cipta Caraka (anak usaha PT. Telkom).

Kontras dengan Skandal BTS 4G yang disidik secara bersamaan di Gedung Bundar. Sudah 25 orang dicegah dan dibuka ke Publik.  Ada apa?

Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana menjelaskan pemeriksaan RMD (Staf PT. GTS) terkait penggadaan aneka proyek fiktif senilai Rp354 miliar di PT. GTS periode 2017 – 2018.

“Langkah tersebut sebagai upaya membuat terang tindak pidana korupsi (kemudian diikuti penetapan tersangka l,  Red),” kata Ketut,  Kamis (6/4).

Skandal GTS adalah yang kedua pada awal 2023 yang mendera PT. Telkom Indonesia, Tbk (TLKM).

Pertama Skandal BTS 4G dimana Eks. Dirut PT. Telkominfra (juga anak usaha TLKM) Bastian Sembiring berurusan dengan Gedung Bundar dan Rabu (5/4) diperiksa untuk kedua kalinya.

Bahkan, sejak 25 November 2022 telah dicegah bepergian ke luar negeri bersama 24 Direksi BAKTI Kominfo dan Rekanan BAKTI,  Kominfo.

Namun,  status Bastian Sembiring hingga kini masih saksi permanen.

SALAH URUS? 

Terungkapnya sejumlah perkara Tipikor di sejumlah BUMN,  terakhir PT. GTS membuka mata publik.

Citra manajemen baik dan berkontribusi kepada kas negara patut dipertangakan validitasnya.

“Bisa jadi telah terjadi salah urus,  ” ucap pendek Aktifis Anti Korupsi Iqbal Daud Hutapea secara terpisah.

Sejak, beberapa tahun terakhir jabatan empuk di BUMN menjadi incaran partai koalisi pemenang Pemilu dan bahkan secara terbuka terjadi gesek-mengesek untuk mendudukan orang mereka pada jabatan Komisaris.

“Praktik semacam itulah  harus dihentikan,  bila kita ingin BUMN tumbuh sehat dan dapat bersaing pada tataran internasional, ” ujar Iqbal.
Dia memahami dalam konteks kekinian tidak ada yang gratis dari setiap dukungan politik, namun hendaknya dihindari mendudukan pada jabatan strategis.

“Bila tidak kita terus ambigu (mendua),  yang disampaikan di ruang publik tidak seirama dengan yang dilakukan di balik layar,  ” tutupnya.

Selain,  PT. GTS masih banyak  BUMN yang tersandung dengan hukum, mulai PT. Waskita Karya (WSKT), PT. Waskita Beton Precast (WBP).

Lalu,  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),  Asuransi Jiwasraya,  ASABRI dan lainnya. (ahi) 

Tinggalkan Balasan