JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta satuan tugas (satgas) bekerja secara transparan, mengusut transaksi janggal Rp349 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
“Kerja satgas kita harapkan transparansi mengenai Rp 349 Triliun ini, mana yang menjadi pidana asalnya dan mana yang harus kita sisir itu aja,” kata Wihadi.
Selain itu, Wihadi meminta Satgas juga memberi penjelasan kepada masyarakat terkait transaksi janggal ratusan triliun tersebut, sebab isu tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak.
“Jadi di sini juga jangan membuat heboh masyarakat Rp 349 seakan akan uang negara yang diselewengkan Rp 349, saya kira uangnya ada tetapi belum semuanya uang negara tetapi potensi dari Rp 349 ada berapa uang negara yang bisa kita dapatkan dari pemasukan dari pajak, dari cukai ini yang kita kejar,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
“Saya kira biar masyarakat juga jelas mengenai masalah Rp 349 ini saya kira kerja satgas kita dorong untuk bagaimana mereka menjelaskan kepada masyarakat sampai seberapa jauh soal Rp 349 ini,” tandas Wihadi Wiyanto.
Kritik Pembentukan Satgas
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI lainnya Benny K Harman, mengkritik pembentukan satgas untuk mengawasi tindak lanjut penanganan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.
Benny menyayangkan yang menjadi anggota satgas adalah sosok yang memang berada di lingkaran isu transaksi janggal tersebut, misalnya dari PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai.
Seharusnya, imbau Benny, satgas diisi oleh orang-orang yang independen.
“Pak Mahfud saya baca tadi pagi dibentuk itu satgas, saya mendukung satgas tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa, ya itu-itu juga,” tukas Politisi Partai Demokrat ini.
“Sumber masalah ini kan ada di kepabeanan, ada di perpajakan itu ada di penegak hukum itu juga kok mereka lagi jadi anggotanya, enggak masuk di akal saya itu,” lanjut Benny.
Menurut Benny, melihat komposisi satgas, khawatir untuk menutup kasus transaksi janggal secara halus.
Oleh karena itu, Benny menilai jika pemerintah serius menuntaskan transaksi janggal tersebut harus dibuat satgas independen.
“Jadi kalau sungguh-sungguh pemerintah bentuklah satgas independen, mengapa?ya sumber masalahnya adalah anggota-anggota bapak itu, ketika bapak bentuk satgas lalu mereka lagi diajak oleh anggota ya saya enggak bisa kita ini lagi membangun optimisme,” pungkas Benny K Harman. (Daniel)
