JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas menyebut ada 3 indikator untuk melihat berhasil tidaknya penanganan mudik Lebaran tahun 2023.
Pertama, sebut Darmaningtyas, soal kelancaran dan ketertiban.
“Kelancaran dan ketertiban itu yang selalu menjadi masalah, karena berpuluh-puluh tahun momok kita saat mudik itu adalah kemacetan, tetapi sekarang itu sudah tidak lagi. Jadi kelancaran itu menjadi kunci keberhasilan angkutan mudik dan kalau tadi surveinya mengatakan 85 pemudik itu puas, saya kira karena memang kemacetan-kemacetan yang dulu terjadi itu tidak muncul lagi,” kata Darmaningtyas saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Evaluasi Mudik 2023” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Kedua, ungkap Darmaningtyas, soal ketertiban.
“Ketertiban itu terkait juga soal perjalanan di jalur mudik. Kenapa Merak hari ini lancar, karena dipisahkan antara angkutan motor dan truk. Jadi motor dan truk itu diberangkatkan dari Ciwandan langsung ke Pelabuhan Panjang, sedangkan penumpang dan mobil itu dari Pelabuhan Merak terutama eksekutif,” ujar Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) ini.
Ketiga, beber Darmaningtyas, soal keamanan dan kenyamanan.
“Keamanan itu mungkin di rest area maupun di perjalanan dan kenyamanan itu di kendaraan. Relatif mode yang yang digunakan tahun ini aman dan nyaman, tapi salah satunya sebetulnya karena jumlah penumpangnya tidak terlalu berlebih,” jelas Darmaningtyas.
Darmaningtyas menyarankan pada mudik Lebaran tahun depan agar mudik gratis tidak saja di Jawa saja tapi juga perlu dilakukan bagi para pemudik yang menuju Sumatera.
Demikian pula, lanjut Darmaningtyas, dengan pemudik yang menggunakan kapal laut di mana para pemudik justru dari luar Jawa datang ke Jawa.
“Kenapa? Karena tol trans Sumatera sudah meluas sehingga pemudik akan semakin banyak menggunakan ke dalam pribadi, tidak lagi menggunakan pesawat nah ini harus difasilitasi mudik gratis. Kedua mudik gratis dengan menggunakan kapal, itu yang terjadi adalah dari luar Jawa ke Jawa, Jadi bukan dari Jawa ke luar Jawa, dari luar Jawa luar Jawa itu mana Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTT, NTB, dan Sulawesi. Mereka itu ke Jawa, pada saat arus balik mereka pulang ke luar Jawa,” papar Darmaningtyas.
Lebih lanjut, Darmaningtyas mengimbau pemerintah memberi layanan angkutan umum ekonomi sejak H-7 hingga H+7 untuk para kaum duafa dan para difabel
“Usul saya yang lain adalah soal pemerintah saya kira perlu membeli layanan jadi pemerintah itu membeli layanan semua angkutan umum ekonomi selama H -7 sampai H+7 untuk kaum duafa dan para difabel,” tuntas Ki Darmaningtyas. (Daniel)
