Deprecated: Creation of dynamic property WpBerita_Breadcrumbs::$settings is deprecated in /home2/jakartane/public_html/wp-content/themes/wpberita/inc/class-wpberita-breadcrumbs.php on line 26

Menkominfo Tersangka BTS 4G, MAKI:Publik Siap Kawal Kejagung

Bungkam Pengeritik dan TPPU

JAKARTANEWS.ID-JAKARTA: MAKI dukung penuh langkah Kejaksaan Agung yang menjadikan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate dalam Skandal BTS 4G.

“Kami dukung penuh langkah Jampidsus beserta jajarannya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saikan, Kamis (18/5).

Dia beralasan penetapan Johnny tentu didasarkan kepada alat bukti yang cukup bukan yang lain (tekanan politik, Red).

“Meski terbilang berani menjadikan Menteri Aktif sebagai tersangka (sebab Jaksa Agung bagian dari Anggota Kabinet, Red), namun tentu hal itu didasarkan kepada alat bukti yang cukup,” tambah Boyamin.

BUNGKAM

Langkah Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sekaligus membungkam para pihak yang terus berusaha mempreteli kewenangan Kejaksaan,  khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

“Ini bukti prestasi selain Skandal Asabri Dll yang kembali dibuat Kejaksaan,” tuturnya.

Menurut dia,  upaya segelintir pihak yang kebakaran jenggot atas “bringas”-nya Kejaksaan dalam menangani korupsi adalah biasa.

Sebelum ini, juga pernah dialami KPK. Namun dijawab KPK dengan prestasi seperti halnya Kejaksaan sekarang ini.

“Jadi jawabannya prestasi. Publik akan dukung penuh dan berada di belakang Kejaksaan.”

Perkembangan terakhir,  Persatuan Jaksa (Persaja)  melalui Dr. Amir Yanto dan Dr. Reda Manthovani melalui kuasa hukum yang ditunjuk telah mendaftarkan sebagai pihak yang mengajukan intervensi dalam uji materi tentang Kewenangan Kejaksaan Menyidik Perkara Tindak Pidana Khusus (Korupsi)  di MK.

Pihak lain,  yang mengajukan langkah serupa adalah LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia).

PENCUCIAN UANG

Kembali kepada perkara BTS 4G,  Boyamin desak Kejagung untuk perluas penyidikan perkara ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan keterlibatan korporasi.

“Seperti diberitakan,  Kejaksaan sudah menyita sejumlah uang dan menerima aliran dana dari sejumlah pihak,” tuturnya.

Oleh karena itu,  patut kiranya diselediki juga aliran dana Rp8 triliun yang disebut bentuk kerugian keuangan negara.

Nilai proyek yang disidik Rp10 triliun. Artinya 80 persen uang negara diduga dikorupsi.

“Menjadi penting siapa saja penerima aliran dana itu. Sekaligus terapkan instrumen tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya. (ahi) 

 

Tinggalkan Balasan