JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Presiden Jokowi mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.
Menanggapi keluhan Jokowi soal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengamini apa dikeluhkan Jokowi terkait data pertanian tersebut.
Pasalnya, menurut Firman dari laporan mengenai data-data pertanian semua kementerian/ lembaga (K/L) membuat data sendiri sehingga hal ini membuat tidak sinkron sehingga membuat pusing Presiden.
“Ini harus segera dievaluasi keseluruhan soal data pertanian. Kalau data ini tidak sinkron antara data satu dengan yang lain maka ini akan sulit tercapai dalam rencana kerja pemerintah,” kata Firman kepada para wartawan, Jumat (19/5/2023).
Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, semua K/L memang telah melaporkan data mereka masing-masing, namun dari data yang dilaporkan itu tidak semuanya akurat dan hal ini menyebabkan perbedaan data sehingga rencana pembangunan pertanian akan dijalankan pemerintah akan sulit terlaksana.
“Ya, memang tidak semua data-data itu sinkron karena selalu adanya missleading. Misalnya data produksi BPS menentukan ini, Kementan ini, Kemendag, BPS dan Bapanas melakukan lain. Dulu saja mensinkronkan data BPS dan Kemendag saja sudah sulit sekarang ditambah lagi Bapanas karena semuanya masing-masing punya kepentingan beda-beda,” ujar Anggota Baleg DPR RI ini.
Karena itu, Firman berharap dari data pertanian diserahkan pemerintah, hendaknya Kementan harus fokus pada masalah pembangunan sektor pertanian, dan BPS fokus pada ketersediaan serta data.
“Supaya nantinya, jika hal ini dilaporkan kepada Presiden tidak tumpang tindih dan missleading kembali dan pada akhirmya semua K/L acuannya satu dan tidak masing-masing memiliki data sendiri,” pungkas legislator asal Dapil Jateng 3 ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pemerintah memiliki data yang akurat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Jokowi mengakui, data yang dimiliki pemerintah seringkali tak akurat sehingga berdampak pada masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023.
“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat,” ujar Jokowi. (Daniel)
