JAKARTANEWS.ID – LONDON: Cathay Pacific Airways telah memecat tiga pramugari setelah ada keluhan bahwa mereka mendiskriminasi penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka dipecat setelah klip audio awak kabin yang tampaknya mengejek penumpang menjadi viral.
Operator Hong Kong meluncurkan penyelidikan internal dan meminta maaf karena menyebabkan “kekhawatiran luas”. Media pemerintah China mengklaim maskapai itu “meremehkan orang China daratan”.
Seorang penumpang yang bepergian dari Chengdu ke Hong Kong mengatakan awak kabin mengejek penumpang yang secara keliru meminta “karpet”, bukan “selimut”.
Dalam klip audio, seorang pramugari terdengar tertawa ketika dia memberi tahu rekan-rekannya.
“Jika Anda tidak bisa mengatakan selimut dalam bahasa Inggris, Anda tidak bisa memilikinya. Karpet ada di lantai,” terangnya.
Insiden tersebut menuai banyak kritik di media sosial di China, dengan beberapa pengguna menyerukan boikot terhadap Cathay Pacific.
Kepala eksekutif Hong Kong John Lee juga mengatakan insiden itu telah melukai perasaan rekan senegaranya di Hong Kong dan daratan.
CEO maskapai Ronald Lam meminta maaf atas insiden tersebut dan mengatakan dia secara pribadi akan memimpin satuan tugas untuk melakukan peninjauan terhadap kode etik perusahaan.
Cathay Pacific telah mencoba untuk kembali mendapatkan keuntungan, karena wilayah tersebut menghapus batasan pandemi terakhir yang tersisa.
Maskapai andalan itu terpukul keras oleh aturan karantina yang ketat dan penutupan perbatasan, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada 2020 di puncak pandemi.
Greg Waldron, yang meliput industri kedirgantaraan di situs berita penerbangan online FlightGlobal, mengatakan China tidak dapat mengasingkan China.
“Cathay sangat bergantung pada China, yang merupakan pasar utama bagi perusahaan untuk perjalanan masuk ke Hong Kong, serta lalu lintas transit ke jaringan Cathay yang lebih luas,” katanya kepada BBC.
Merek-merek besar seperti H&M, Nike, Adidas, dan Puma semuanya merasakan beban reaksi yang dipicu oleh media sosial di China atas ketidakpekaan budaya atau kontroversi politik.
“Siapa pun yang menyinggung rakyat China harus bersiap untuk membayar harganya,” terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada 2021 ketika ditanya tentang perusahaan Barat yang menghadapi boikot setelah mengungkapkan keprihatinan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Xinjiang.
Hubungan diplomatik antara Hong Kong dan China telah tegang sejak 2019, ketika protes massa meletus atas RUU ekstradisi yang diajukan oleh Beijing, yang memungkinkan tersangka dari Hong Kong dikirim ke China untuk diadili.
Menanggapi demonstrasi tersebut, China mengesahkan undang-undang keamanan nasional kontroversial yang mengkriminalkan subversi.
Beijing mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota. Kritikus mengatakan itu dirancang untuk meredam perbedaan pendapat, dan melemahkan otonomi Hong Kong.
Lebih dari 250 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut sejak diberlakukan, dengan sebanyak 30 orang dihukum.
Carolyn Cartier, seorang profesor studi Asia di University of Technology Sydney, mengatakan bahwa biasanya titik api antara Hong Kong dan China berputar di sekitar bahasa dan perbedaan keyakinan politik.
Prof Cartier, yang sering bepergian ke kedua tempat tersebut untuk bekerja, mengatakan berbicara dalam bahasa Kanton dipandang sebagai “simbol kesetiaan pada budaya Hong Kong.”
“Hong Hong dipandang sebagai pusat keuangan yang gemerlap dan glamor,” ujarnya.
“Ini bukan tentang siapa yang berasal dari Hong Kong atau siapa yang berasal dari China. Ini tentang siapa yang cukup cerdas untuk belajar tentang budaya, dan menjadi cukup kosmopolitan untuk berada di sana,” katanya. (Amin)
